“Tak ada negara yang bisa dianggap hidup jika tidak ada konflik di dalamnya” -Soekarno

Banyak orang kuatir oposisi tak muncul karena Prabowo jadi Menteri. Lebih tepatnya sejak Gerindra memilih bergabung dalam kabinet. Seolah Gerindra diharapkan menjadi kekuatan yang diandalkan dalam mengimbangi besarnya kuasa Jakowi. Harapan itu benar secara teori tapi sebenarnya manipulatif dalam praktek politiknya.

Terutama sejak Orde Baru mengenyahkan basis ideologi kekuatan politik mana saja. Politik terjerumus dalam praktek persekongkolan dan kekerasan. Manifestasi paling akbar adalah peristiwa 1965. Waktu dimana bukan saja negara mampu mempraktekkan horor yang keji tapi awal mula politik diruntuhkan menjadi kegiatan untuk memenuhi tahta. Orde Baru menciptakan trauma sebagai oposisi bahkan meniupkan ancaman jika coba mengkritisi.

Lalu reformasi bergulir dan partai politik tampil beraneka rupa. Asalkan punya biaya, mampu biayai kantor di semua Kabupaten dan punya tokoh maka partai politik bisa lahir. Kita semua jadi saksi sejumlah orang yang dulu jadi pejabat Orde Baru membuat partai. Gilanya mereka berhasil raih suara raksasa bahkan bisa mengajak musuhnya untuk jadi anggota. Seperti korban penculikan jadi satu partai dengan penculiknya.

Absurd, ironis dan konyol memang itulah yang terjadi. Politik dijalankan dengan pertimbangan sederhana: kuasai parlemen, rebut istana dan ambil modal dari mana saja. Korupsi seperti jadi kegiatan utama selain Pemilu dan rebutan jabatan menteri. Katanya politik jadi lebih pragmatis dan makin material. Para teoritisi bilang demokrasi kehilangan subtansi karena hanya memuat kegaduhan semata.

Bukan kehilangan subtansi tapi demokrasi memang dibunuh dari dulu. Mulanya kebebasan politik dijamin tapi di tengah struktur sosial yang timpang pastilah yang mampu ikut ‘menikmati’ kebebasan hanya yang punya modal. Tunjuk saja semua ketua partai adalah manusia penikmat hak istimewa negeri ini: bekas pejabat, pengusaha Orba hingga jejaring ormas yang dulu setia dengan Soeharto. Politik dinikmati oleh orang-orang itu saja.

Praktek politik dijalankan seperti kegiatan dagang. Jual apa yang kita miliki dan bayar siapa yang harusnya dibayar. Politik prakteknya adalah mengumpulkan semua yang bisa dimiliki sekaligus hancurkan apa yang dianggap berbahaya. Malah belakangan berusaha untuk meniadakan hambatan apapun yang bisa mengkikis pola akumulasi dalam mempertahankan tahta. KPK  dikebiri secara luar biasa.

Tentu jalan akumulasi tidak mudah karena tak semua orang mau tunduk. Terutama yang menjadi korban dan biasa dikorbankan. Rakyat kecil utamanya yang pada periode kekuasaan Jokowi sebelumnya banyak menuntut pemenuhan keadilan. Mulai dari petani Kendeng hingga petani yang di Sulawesi. Pelajar juga yang seringkali jadi uji coba kurikulum baru. Belum lagi mereka yang merasa jadi minoritas yang kerap dijadikan sasaran praktek intoleransi.

Populasi korban itu bukan kian berkurang tapi terus bertambah. Pilihan mereka adalah mengorganisir dalam serikat atau himpunan apa saja. Dipermudah oleh media sosial yang meluaskan isu, masalah hingga opini sampai kemana-mana. Aliran dukungan gampang muncul sehingga mobilisasi massa juga dipermudah. Aksi bulan Mei kemaren merupakan respon awal dan paling besar pada rezim Jokowi. Jujur mereka sebenarnya yang layak dinamai oposisi.

Barisan inilah yang berani mengkritik, menolak bahkan mengajak massa untuk terlibat dalam isu apa saja. Benar mereka tak berada di bawah payung resmi sebagai oposisi tapi mereka yang memerankan diri sebagai oposan. Meluaskan opini tentang sebuah masalah pada semua jejaring media, mengorganisir massa yang terabaikan dalam proses pembangunan hingga mengajaknya untuk turun ke jalan. Hebatnya barisan ini dengan cepat bisa tampil dalam aksi jalanan yang penuh, semarak dan berpengaruh.

Persoalanya bukan efektif tidaknya tuntutan tapi seberapa jauh tuntutan itu direspon oleh massa sehingga mereka mau terlibat aktif ikut serta. Tak hanya ikut serta tapi juga mau ikut terlibat dalam isu itu dengan caranya: turut serta membuat kampanye, berani untuk mengajukan tuntutan hukum hingga mengembangkan berbagai prakarsa. Tak semua fungsi itu berperan hari ini karena tiap orang kerapkali hanya mau terlibat sesuai dengan kepentingan, resiko dan tujuan personalnya.

Membayangkan massa aksi seperti yang terjadi di Hongkong memang luar biasa. Massa menggenang di jalanan dengan tuntutan yang tak gampang dipenuhi. Aksi itu seperti letusan peluru yang berubah menjadi banjir api yang melibatkan semua kalangan. Soalnya mula-mula hanya ketentuan hukum tentang ekstradisi tapi bisa menjadi krisis legitimasi penguasa yang ada disana. Jujur kita bertanya apa yang bisa membuat daya tahan aksi itu masih terjadi hingga hari ini dan model organisasi macam apa yang mampu memayungi protes luar biasa lamanya ini?

Itulah oposisi yang bekerja tidak dalam ruangan yang ber-AC atau hanya bicara di depan kamera televisi. Mereka yang memenuhi waktunya untuk mengajak masyarakat terlibat, memastikan bahwa keterlibatan mereka untuk perubahan sosial yang signifikan dan meyakinkan bahwa mereka tak bertindak sendiri. Oposisi yang kini berserak-istilah Anders Uhlinn-waktunya dirapatkan untuk menuju gelombang kekuatan yang niscaya berbuah perubahan.

Sebab momentumnya kini terbuka. Rasa kecewa muncul dan tak bisa diatasi begitu saja. Terutama pada kekuasaan yang kini melakukan peragaan jual-beli tahta untuk kepentingan mereka sendiri. Dibagilah posisi pejabat tertinggi untuk partai politik yang punya suara raksasa, dibagikan pula kursi wakil menteri untuk partai politik dan tim sukses yang berjasa dan bahkan diberikanya posisi penting untuk aparat keamanan yang selalu memakai senjata untuk mengatasi apa saja.

Usaha untuk meletakkan keamanan, stabilitas dan pertumbuhan ekonomi telah membuat rezim ini dapat julukan ‘Orde paling Baru’. Tapi mereka lupa kalau rakyat mustahil berdiam diri saja. Tak bisa semua dienyahkan oleh pasukan dan peluru. Bahkan hukum sekalipun yang menggigit mereka yang kritis bisa berubah jadi senjata. Senjata yang bernama keadilan yang mengatas-namaka korban yang jumlahnya terus bertambah tiap pekannya. Kini saatnya oposisi melantik diri: menyatakan garis batas kalau KAMI takkan seperti kalian!