Surat untuk Menkopolhukam

Kelaliman seorang penguasa bisa memperpanjang berlakunya gagasan yang usang meski sudah tak berguna, tapi perubahan generasi pada akhirnya harus menyingkirkan gagasan itu (Hugh Trevor-Ropper)

***

Saya tak ingat nama anda. Tak perlu diingat karena anda sama dengan Menkopolkam sebelumnya. Bahkan tak jauh beda dengan Menkopolkam semasa Orde Baru. Sinis, keras pada isu HAM, dan mengejek upaya warga untuk memberitahu perkara yang serius. Veronica yang memberi data soal Papua kepada Presiden malah anda anggap sebagai sampah. Padahal, perempuan ini mendapat perhargaan HAM yang belum pernah anda peroleh sama sekali.

Saya masih ingat ketika anda mengatakan tak ada pelanggaran HAM di masa Jokowi. Komentar yang menuai kontroversi sekaligus dugaan kalau ucapan itu hanya upaya untuk menjilat terhadap kekuasaan yang anda abdi selama ini. Pada kekuasaan yang prestasinya makin meluncur terutama soal penghormatan terhadap hak warganya dan perlindungan warga miskinnya dari eksploitasi. Saya pikir anda kelak akan menyesal karena tercatat dalam sejarah sebagai budak pelayan kekuasaan yang membabi buta!

Tentang Menteri bawahan anda yang keliru omong, tak ada teguran sama sekali. Tak usah disebut namanya tapi menteri itulah yang bertanggung jawab pada arus keluar masuk warga. Seorang bandit bernama Harun Masiku yang belum juga ketemu ternyata berdiam lama di negeri ini. Menteri itu meyakini Harun berada di luar negeri. Keyakinan itu diomongkan ke wartawan dan ternyata omonganya bohong. Harusnya anda tegur!

Tapi mana anda berani melakukan itu. Tak punya partai politik membuat anda harus bersedia kompromi. Bahkan pada soal yang dulu mulut anda nyaring mengatakanya. KPK yang makin tak dipercaya telah jadi lembaga lembek yang urusanya hanya kunjungan kesana kemari. Datang ke DPR, datang ke Lembaga Negara seakan KPK meyakini dengan sillaturahmi lembaga ini bisa hidup panjang walau tanpa dukungan rakyat sama sekali.

Maka ketika anda mengatakan WNI Teroris yang ada di Suriah tak boleh pulang itu hanya suara lama yang bergema kembali. Tak semua WNI yang berangkat menuju Suriah ingin menegakkan khilafah. Ada yang terpesona oleh janji keadilan, ada yang hanya ikut suaminya bahkan sebagian ada pula yang karena diajak oleh sanak famili. Jika mereka kini ingin kembali ke tanah air dan ditolak, kita telah menciptakan negeri yang berbeda dari keinginan para pendiri.

Tak usah jauh mengingat Soekarno tapi lihatlah Gus Dur. Ia membuka diri pada orang Tapol 65 yang berada di luar. Dipersilahkan pulang, diberi hak, dan dijamin hukum. Bahkan, istananya pernah didatangi oleh Panglima Laskar Jihad dan Gus Dur berdebat dengannya. Gus Dur pula yang membolehkan bintang kejora berkibar. Tak ada rasa takut padanya karena negeri ini memang milik rakyat yang berbeda-beda: keyakinan, harapan, bahkan identitas.

Karena itu Gus Dur digusur. Sebagian oleh organisasi koneksi yang pernah anda bersangkar di dalamnya. Gus Dur kalah dalam kekuasaan tapi namanya hingga kini dipuja, dimuliakan bahkan dihormati oleh siapa saja. Ajaranya masih berdengung hingga kini: lucuti militerisme, adili para pelanggar HAM, dan berikan kebebasan rakyat untuk menyatakan keyakinan. Manusia mulia itu telah meniupkan roh demokrasi di negeri ini dengan caranya yang berani.

Bahkan Gus Dur sendiri yang membawa anda duduk ke istana. Dari tanganya, anda menjadi dikenal, populer dan punya posisi. Tak hanya anda, tapi anda-lah yang dulu dianggap bisa jadi terang jalanya hukum dan dihormatinya nilai HAM. Pertimbangan Gus Dur pasti baik hanya saya tak mengerti apa anda berani menegakkan nilai itu meski Gus Dur telah tiada. Hormati nilai HAM dan adili para pelaku kejahatanya. Nilai yang kini gampang dilindas dan terlindas oleh kepentingan yang ekonomistik dan berbau laba. Omnibus Law telah jadi bukti kalau kekuasaan memang tak ingin lagi melindungi yang lemah!

Pasti anda menjadi panglima terdepan dalam meyakinkan soal ini. Omnibus Law yang perjalananya tertutup kini pasalnya mulai ketahuan bau bacinya. Kalangan aktivis menyebut inilah RUU ‘Cilaka’ yang memberi karpet indah pada investor tapi menghancurkan nilai keadilan. Tak hanya buruh tapi perlindungan hak cipta-pun teraniaya. Kegilaan kita untuk mendatangkan pengusaha membuat kita kehilangan naluri, akal sehat dan prinsip keadilan. Pastilah ada demo, ada aksi, dan ada kemarahan yang tampaknya telah disiapkan penangkalnya.

Penangkal itu bukan dialog. Aparat dan kekerasan sebagaimana biasa. Penangkal itu bukan bicara secara sepadan tapi keputusan yang diambil diam-diam di senayan. Kado buruk di akhir jabatan wakil rakyat adalah UU KPK hasil revisi. Tak banyak komentar anda hari ini tentang itu. Padahal itulah yang membuat ketua KPK hari ini lebih suka demo masak nasi goreng ketimbang demo tangkap pelaku korupsi. Revisi itulah yang membuat KPK bukan hanya kehilangan taring tapi kehilangan peran sama sekali.

Tuan Menko Polhukam

Terlampau tinggi berharap pada anda. Mustahil meminta anda untuk menegakkan demokrasi dan menjamin tegaknya HAM. Apalagi meminta anda melindungi kebebasan menyatakan pandangan. Lebih tak masuk akal lagi meminta anda mengusut semua pelanggaran HAM. Tugas anda tak lebih dari penjaga paling keras rezim dari gangguan apa saja.

Saya melihat anda di mata Najwa. Meyakinkan-pada penonton- betapa mulianya kekuasaan sekarang ini. Kepercayaan diri anda berlebihan bahkan mungkin anda mulai buta pada kenyataan yang terjadi. Bahwa situasi Papua tak baik-baik saja, bahwa buruh mulai gelisah dengan Omnibus Law, kalau KPK memang sudah dikubur peranya dan rakyat lama-kelamaan tak percaya dengan apa yang anda katakan berulang kali.

Saya ingin tutup surat ini dengan bertanya pada anda tuan Menko Polkam: siapa anda sebenarnya? Jelmaan Menko Polkam Orba yang sebenarnya sudah binasa tapi bangkit kembali atau anda sendiri yang memang ingin mengemudikan kekuasaan untuk kembali ke masa lalu? (EP)