Suasana pada Rapat Paripurna ke VI Masa Persidangan I tahun 2019-2020 | Tempo.co

Siapa Sebenarnya kalian Ini, Si Penyamun Uang Rakyat?

“…. Dari sekitar 1.000 perkara korupsi yang sudah ditangani, 225 di antaranya melibatkan para legislator” Tempo, 9-15 sepember 2019

Tuan Presiden dan wakil rakyat yang terhormat:

Ke mana bangsa ini mau kalian bawa kalau tiap saat keputusan politik bertentangan dengan harapan kami. Bisakah kami menoleransi harapan kami yang selalu kalian ganggu dengan keputusan yang mengejutkan bahkan berbahaya? Seperti revisi UU KPK yang menyelinap tiba-tiba dan dilakukan dengan cara yang terang-terangan menghina. Memotong semua mekanisme yang ada dan meyakini kalau tindakan itu tak bertentangan dengan kehendak rakyat.

Siapa sebenarnya kalian semua ini? Pencuri yang telah menyamun uang rakyat dan kini ingin berusaha untuk saling melindungi satu sama lain? Atau kumpulan perompak yang hasratnya ingin mengkarantina semua orang yang benci pada korupsi? Atau jangan-jangan kalian gerombolan yang ingin menggarong uang rakyat dengan cara lama tapi tak mungkin ditangkap? Kami tahu kalian bukan orang baik, tapi kami tak menyangka kalau kalian orang licik!

Yang kalian pertahankan itu apa sebenarnya? Kepentingan para oligarki kan, yang jika terus-menerus dilindungi akan membawa kemerosotan bangsa ini di bidang apa saja? Atau, kepentingan kalian sendiri yang terus-menerus menciptakan bangunan politik yang mengandalkan suap, rente, dan korupsi? Malah, jangan-jangan memang kalian akan mengubah konsep negara ini dari tujuan mencapai keadilan menjadi memperkaya diri sendiri?

Yang kalian lindungi itu kepentingan siapa sebenarnya? Terus-menerus berusaha mengamputasi padahal KPK lembaga yang dipercaya. Tiap saat berusaha melucuti wewenangnya padahal itulah kekuatanya. Bahkan kini mengatakan harusnya KPK bertindak seperti yang kalian harap bukan seperti yang undang-undang perintahkan. Jujur saja, kalian itu mau membasmi KPK atau menciptakan KPK mirip boneka?

Presiden, bangunlah dari mimpimu tentang kemajuan rvolusi digital 4.0 hingga industri startup. Sendi untuk membangun itu semua mustahil muncul dari pekarangan yang masih dikotori oleh penyamun. Komplotan yang memanfaatkan apa saja untuk mengail untung, mulai dari bikin KTP dikorupsi, cetak Qur’an dikorupsi, dan yang gila lagi pengangkatan pejabat pun diwarnai suap sana-sini. Implikasi perbuatan durjana yang meraja lela itu membuat aparat kita gampang sekali berbuat sewenang-wenang.

Misalnya, menggusur tanah petani atau menanami sawah dengan pabrik. Carilah data leeat Google mengenai konflik agraria. Niscaya akan kau temukan banyak kepedihan di sana-sini: petani hilang tanahnya, ditembak oleh aparat segala, hingga kemarahan pada TNI. Seakan kita seperti kembali pada negeri tanam paksa yang dulu tegak di masa kolonial, ketika tatanan politik yang disusun bukan untuk semua rakyat Hindia Belanda tapi elite kolonial yang berkuasa waktu itu.

Presiden, tegaklah dirimu sebagai pemimpin bangsa. Tak hanya bisa berjaya dalam janji, tapi teguh pada sikap. Jika hanya membangun yang bisa kau lakukan, pasti ada banyak orang mampu melakukannya. Asal ada biaya, asal ada dukungan, dan asal berani ngutang. Tapi jika dirimu berani menegakkan keadilan yang pasti pelakunya adalah orang-orang penting dan berpengaruh, tentu itu tak semua bisa melakukannya. Pemimpin itu hadir untuk mendengar kritik rakyat dan mengamalkan harapan rakyat.

Presiden, berbuatlah seperti apa yang kau dulu janjikan. Memenuhi keadilan pada semua korban. Sekaligus, menciptakan tatanan pemerintahan yang bersih dari korupsi. Pasti berat untuk memenuhi janji itu, tapi bukankah itu tugas mulia seorang pemimpin? Memenuhi janji yang tak gampang untuk dikabulkan dan memberikan keadilan untuk korban yang kedudukan sosialnya tak menguntungkan. 

Paling tidak, berjuanglah untuk KPK!

Sekarang KPK mau disandera. Wewenangnya mau dicopot satu-persatu. Informasi pasti mengalir banyak ke dirimu: tentang KPK perlu diawasi, tak harus menangkapi melulu, bahkan penyidik berasal dari aparat hukum saja. Seolah kita ini punya birokrasi yang cemerlang, aparat yang jujur, dan lembaga yang akan sigap memerangi kejahatan apa saja. Mimpi itu kalau kandungannya keterlaluan bisa berubah jadi malapetaka. Kita tak berada dalam situasi yang seindah itu.

Kita perlu KPK yang garang: menangkap, menjerat, dan menghukum. Setidaknya kalau pun sepak bola tak bisa mengharumkan bangsa ini, pendidikan tak membuat bangsa ini sejajar, paling tidak kita punya hukum yang tegas dan benar. Jangan sampai hukum tegas malah dianggap menghambat apalagi menakut-nakuti orang untuk bekerja. Sungguh keyakinan konyol ini kalau dibiarkan bisa merusak akal sehat.

Mirip dengan Seoharto di masa Orba. Tak apa korupsi asal bisa membangun sana-sini. Tak apa melanggar HAM asal tampak aman dan tenang. Dipertimbangkan dari segala sisi keyakinan ini bukan hanya palsu, tapi gila. Kita biarkan korban pelanggaran HAM di mana-mana karena keadilan bukan soal yang pantas ditangani. Serahkan semua pada waktu, orang akan lupa sendiri pada masalah yang dialaminya.

Kita sebagai bangsa tak hanya menyia-nyiakan waktu terbaiknya, tapi melupakan tujuan berbangsa dan bernegara ini. Waktunya kita bukan hanya membersihkan lingkungan dari para bandit, tapi mengenyahkan bandit-bandit itu melalui mekanisme hukum yang tersedia. Saatnya kita membasmi bandit dengan senjata KPK yang masih dipercaya oleh rakyat Indonesia. Menjaga KPK tetap merdeka, berani, bernyali, dan tak takut sama sekali adalah tugas utama kita di negeri ini.

Jangan lagi diam, Pak Presiden, pada harapan yang meluap hari ini!(*)

Ingin Tulisanmu Dimuat?

Kirim saja ke Socialmovement.institute@gmail.com

Bagikan tulisan ini

Kepada Wiji Thukul, Sehimpun Puisi - Janeska Mahardika