Suluh Pergerakan

Refleksi Atas Pandemi: Bangkitlah Gerakan Sosial!!!

Oleh: Wahyu Eka Setyawan

Pembahasan mengenai Covid-19 atau Coronavirus Disease 19 sebenarnya sudah banyak dibahas oleh beberapa orang, baik dalam skala global ataupun skala nasional. Tentu kalau memasukkan data, setiap hari akan berubah terus, baik negara yang sudah mengalami fase puncak atau baru merangkak menuju fase tersebut. Lonjakan mereka yang terpapar epidemi ini di seluruh dunia hampir mencapai satu juta lebih, dengan angka kematian yang berada di kisaran 150 ribuan orang, tetapi angka kesembuhan juga berangsur membaik ada di kisaran angka 500 ribuan orang. Negara-negara dengan angka orang terpapar epidemi ini didominasi oleh negara-negara maju, seperti Amerika Serikat, Italia, Spanyol, Jerman, Inggris dan China, tetapi bukan berarti negara-negara yang dianggap kurang maju juga tidak terpapar, terbukti banyak juga negara-negara Asia Tenggara yang terpapar ganasnya epidemi ini.

Indonesia sendiri merupakan negara yang turut terimbas epidemi ini, berangsur-angsur mengalami lonjakan yang signifikan. Dari awalnya hanya beberapa provinsi, kini meluas hampir di seluruh provinsi yang berjumlah 34. Tentu kondisi ini menciptakan situasi yang benar-benar di luar harapan, kekacauan mulai terlihat akibat dari revolusi virus ini. Dari aspek ekonomi, sosial, dan politik. Banyak hal-hal di luar ideal yang terjadi selama pandemi ini bertransmisi luas, menjalar ke titik-titik permukiman, menciptakan ketidakteraturan secara natural. Tentu kondisi ini tidak berdiri sendiri, ada faktor yang turut melatarbelakanginya.

Wajah Kekuasaan Oligarki

Pertama, ialah peran pemerintah yang tak acuh dengan adanya transmisi Sars-Cov-2 virus penyebab Covid-19, terutama persebaran masif dari manusia ke manusia, semacam turbulensi natural atau situasi yang tak dapat diprediksi bergerak mengikuti alur yang tak beraturan. Ini dapat dilihat dari beberapa arsip, penulis akan menggunakan hasil riset dari LP3S yang mengatakan pemerintah melakukan pernyataan blunder sebanyak 37 kali. Dari mereka yang menolak hasil riset Havard, sampai argumentasi menyepelakan dan fatalistik. Kemudian ada juga kebijakan-kebijakan yang dinilai hanya gimmick semata, tak pernah serius dalam melakukan mitigasi Covid-19.

Kedua, pemerintah gagal dalam menjalankan fungsinya sebagai organisasi, di mana mereka tidak melakukan apa yang namanya partisipasi dalam pengambilan keputusan. Mereka menolak saran dan pandangan ilmiah dari masyarakat, baik soal wacana karantina wilayah—atau populer ala kekinian dengan sebutan lockdown, sampai soal kelangkaan peralatan medis dan sebagainya. Bahkan banyak rumah sakit yang tidak siap, komersil dan semakin membuat situasi menjadi tidak jelas. Menunjukan adanya pembajakan sistem yang ada saat ini, status quo dipertahankan dan dilanggengkan oleh borjuasi berkuasa dan pemilik modal yang hanya ingin mengambil keuntungan sendiri. Orang biasa menyebut ini sebagai oligarki—meminjam istilah dari Winters dalam bukunya yang berjudul Oligarch (baca pada halaman 6-38).

Ketiga, tumbuh suburnya praktik otoriarianisme dalam anaeka wujud. Seperti pelibatan militer hingga intelejen, pun peran penuh polisi dalam penanganan pandemi ini, tanpa ada protokol yang jelas. Sehingga sering dilakukan dengan cara-cara represi dan keluar dari tugas serta fungsinya. Tidak hanya itu, transparansi juga tidak jelas. Data yang ada ditutup-tutupi, sehingga publik tidak tahu kondisi terkini dan menghambat kerja-kerja ilmiah yang sifatnya prediktif. Pembatasan informasi ini juga merupakan wujud dari surveillance power di mana negara melakukan pengawasan ketat, represisf dengan tujuan pendisiplinan tetapi dalam konteks mempertahankan status quo, jika berkaca pada diciplinary power yang dituliskan oleh Foucault dalam Power and Knowledge. Bahkan, terakhir Polri mengeluarkan telegram soal penghinaan presiden dan pejabat selama Covid-19, yang sangat anti demokrasi. Hal ini mengingatkan kita tentang dominasi kuasa Big Brother dalam novel Orwell yang berjudul 1984.

Keempat, bekerjanya praktik-praktik kolusi dan nepotisme. Berangkat dari struktur negara oligarki yang mana elite borjuasi dan korporasi yang berkuasa. Maka negara dalam hal ini telah dibajak oleh segelintir orang yang ingin merampok negara, dengan tujuan akumulatif dan berkuasa. Sudah sesuai dengan penjelasan Winters. Seperti contoh dilanjutkannya pembahasan Omnibus Law hingga pemindahan ibu kota yang sangat bertalian dengan modal besar, kawan-kawan bisa membaca kajian dari Jatam Nasional (Jatam.org) yang membahas secara konkrit soal oligarki ini. Belum lagi kita melihat kelakuan staf khusus milenial hingga menteri, yang mendapatkan benefit dari program pemerintah. Terbaru, yakni program kartu pra-kerja yang melibatkan Ruangguru hingga startup lainnya, sampai perusahaan salah satu stafsus yang dimasukkan dalam program mitigasi epidemi ini.

Tentu, wajah illiberal democracymerupakan wujud dari transformasi kuasa kala sisa-sisa kroni oligarki sultanistik Suharto, berhasil menghimpun kekuatan, kekayaan untuk merebut kekuasaan melalui skema demokrasi liberal atau fase reformasi. Di mana desentralisasi kekuasaan dijalankan, modal dibiarkan bebas bersaing, munculnya UU liberal seperti kesehatan, ketenagakerjaan dan pendidikan. Semua disemi-privatkan sampai privat sepenuhnya. Mereka memasuki ruang-ruang tersebut, karena yang turun hanya Suharto bukan kroninya, seperti Bob Hasan, Surya Paloh, Ibnu Sutowo sampai Wiranto hingga pendekar Orde Baru yang abadi Luhut Binsar. Pola ini telah dijelaskan secara gambalang oleh Vedi Hadiz dan Richard Robinson dalam Reorganizing Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in an Age Markets.

Refleksi Kritis Pentingnya Kesadaran Politik

Situasi inilah yang tampak sebagai suatu realitas yang dengan gamblang kita hadapi, khususnya saat pemerintah tidak mau melakukan mitigasi di awal pandemi. Karantina wilayah sudah sangat terlambat, munculnya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tidak cukup mampu membendung transmisi epidemi ini. Ditambah kacaunya sistem kesehatan nasional yang komersil dan tidak siapnya fasilitas kesehatan hingga kesejahteraan tenaga kesehatan (terdapat pergerakan yang hebat, dari awalnya apolitis kini menjadi politis dan berani via a vis dengan pemerintah), sampai minimnya riset penemuan vaksin. Semua kebijakan dalam wujud regulasi yang diturunkan hanya berpikir soal ekonomi makro, seperti insentif utang, dan bagaimana menjaga iklim investasi. Tidak ada pikiran lain yang merujuk ke bagaimana warga negaranya, bagaimana ini menjadi pelajaran berharga, bagaimana ini menyadarkan pengambil kebijakan tentang pentingnya ekosistem, dan bagaimana warga negaranya sadar tidak apolitis dalam menghadapi disruptifnya oligarki ini.

Semua orang berteriak karantina wilayah, bekerja di rumah saja, tapi tidak membaca situasi sosial yang ada. Selagi tidak ada jaminan sosial dan kesehatan mustahil melakukan karantina wilayah yang efektif, buruh butuh makan, pekerja informal butuh makan, petani dan nelayan juga butuh makan. Jika mengusulkan karantina wilayah, tetapi tidak ada jaminan sosial dan kesehatan serta sistem kesehatan nasional yang tidak komersil, jangan harap ada perubahan yang mendasar dari penanganan pandemi ini.

Kita melihat banyaknya polisi bahkan satpol pp yang mengusir pekerja informal, tetapi mereka tidak memahami jika mereka terpaksa menantang maut. Sementara mereka yang marah-marah mendapatkan gaji bulanan yang pasti, berasal dari pajak mereka-mereka juga. Kini bahkan ada satu juta lebih buruh yang dirumahkan dan PHK sepihak tanpa kejelasan. Pangan juga kini terancam karena lumpuhnya alur distribusi, sampai permainan spekulan yang membuat ketahanan pangan terancam. Nelayan juga mengeluhkan penurunan penjualan ikan, serta mahalnya harga bahan bakar untuk melaut. Berbicara karantina wilayah, maka harus berbicara hak-hak warga negara. Bukan represivitas sepihak yang tujuannya untuk menciptakan kepatuhan, bahkan juga didukung oleh upaya pendisiplinan melalui intelektual tradisional, hegemoni berjalan dari yang sifatnya represif hingga ideologis. Semua menjadi wujud negaramu benar-benar dalam fase puncak otoritarian populis.

Fase-fase inilah yang sedang terjadi, jangan bicara karantina wilayah dan aneka macamnya. Selama kesadaran politik kita masih pada fase naif, sudah tahu siapa yang harus diluruskan tapi masih menolak untuk bergerak bersama. Kita sudah tahu siapa yang berkuasa dan dari kelas mana, dan kelas mana saja yang tertindas hari ini, namun politik kelas kita stagnan tak pernah beranjak. Jangan harap ada perubahan yang mendasar, jikalau masih berpangku tangan pada borjuasi nasional yang menindas dengan semangat populisme naifnya.

Sekarang yang dibutuhkan adalah kita mampu berpikir kritis dan bergerak, mengedepankan keberlanjutan ruang hidup. Tidak terjebak dalam humanitarian pro status quo, tetapi lebih dari itu yakni ekologi sosial. Berbicara tentang demokratisasi hingga pembebasan bertahap melalui serangkaian pembentukan kesadaran kelas yang masif. Mulai membangun pendidikan politik yang serius, mulai bergerak yang serius dan mulai membangkitkan lagi persatuan dalam wujud politik alternatif. Covid-19 adalah revolusi natural dari mikroorganisme yang tak bertujuan, seharusnya ini menjadi titik balik dari gerakan rakyat yang ‘ternina bobokan’ selama ini.

Referensi

Robison, R. and Hadiz, V.R., 2005. Reorganising power in Indonesia: The politics of Oligarchy in an age of markets: BIES 41 (1), April 2005.

Winters, J.A., 2011. Oligarchy. Cambridge University Press.

Foucault, M., & Gordon, C. (1980). Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings, 1972-1977. New York, Pantheon Books.

Althusser, L., 2014. On the reproduction of capitalism: Ideology and ideological state apparatuses. Verso Trade.