Soeharto di Lubang Buaya | Istimewa

Dwi Fungsi ABRI, Belajar dari Masa Lalu

Robertus Robert menyanyikan lagu yang mengundang bahaya. Nada lagu itu adalah cerminan masa Orde Baru. Mengkritik kekuasaan ABRI -namanya saat itu- yang berkuasa secara istimewa. Robert mengingatkan sebuah massa yang tak ingin lagi dikenang, bahkan kini mulai dirasa penting untuk dihadirkan kembali. Orde Baru yang pada masa lalu dikecam begitu rupa kini mulai dikenang dengan rasa bangga. Partai politik besutan Keluarga Cendana bisa lolos begitu saja meski kita yakin suara perolehannya tak seberapa.

Dwi Fungsi ABRI tak bisa dilepas dari tatanan Orde Baru. Rezim yang muncul dengan mengalahkan kekuatan yang jadi musuh besarnya: Partai Komunis Indonesia (PKI). Partai satu-satunya yang mengguncang dan bisa berdiri seimbang dengan tentara. Partai yang konon menjadi kekuatan paling besar di Asia serta menciptakan kecemasan pada Amerika Serikat (AS) yang waktu itu ingin meluaskan pengaruh. Waktu itu Perang Dingin sedang berkobar. Satu-satunya jalan termudah adalah meletakkan militer sebagai sekutu utama. Pilihannya tak lain dengan mengajak para perwira untuk belajar ke AS serta menanamkan ideologi anti-komunis.

Ideologi anti-komunis bukan muncul karena hubungan dengan AS semata. Ideologi ini tertanam lama terutama sejak nasionalisasi perusahaan yang diambil alih oleh Mililter tahun 1958. Richard Robinson menulis aset yang diambil alih itu di antaranya pergudangan, angkutan laut, pengangkatan kapal, fasilitas muatan kapal terbang, bengkel-bengkel, dan dok kapal [Richard Robinson, Soeharto & Bangkitnya Kapitalisme Indonesia, Komunitas Bambu, 2012]. Operasi bisnis ini bukan sekedar sumber pendapatan militer, melainkan peningkatan kekuatan politik dan ekonomi militer. Muncullah kemudian para jenderal wirausahawan yang sering dijuluki PKI sebagai ‘kapitalis birokrat’.

Benih perseteruan berawal dari sana: PKI memiliki basis kuat di sektor buruh berhadapan dengan Militer yang memiliki andil saham di banyak perusahaan. Pertikaian yang muncul di sana-sini berakhir dengan peristiwa 1965. Peristiwa politik yang paling dahsyat sehingga memiliki banyak efek yang dirasakan sampai saat ini. PKI digulung dengan cara keji, sewenang-wenang, dan melibatkan banyak kekuatan masyarakat. Tapi keberhasilan militer dalam menundukkan bahkan mengikis kekuatan kiri memang didasarkan pada resep yang muncul dari konsep Dwi Fungsi.

Ide yang mencuat di tahun 1950-an ketika di luar urusan pertahanan Angkatan Darat juga memiliki hak yang sah dalam urusan ekonomi, sosial, dan politik. Fondasi ini kemudian diputuskan dalam instruksi Soeharto yang ketika itu dijadikan sebagai kekuatan ganda militer: sebagai kekuatan yang menggulung PKI serta simpatisannya, dan meletakkan diri sebagai pelaku utama politik. Tesis itu semua didasarkan pada apologi bahwa militer (1) Benteng pertahanan melawan ketidakstabilan dan persebaran komunisme; (2) Institusi yang terorganisir paling baik; (3) Institusi yang berorientasi rasional dan teknologis; (4) Bertata nilai modern [Jurnal Wacana, Negeri Tentara, 2004].

Melalui Dwi Fungsi-nya, Orde Baru meletakkan pikiran politik -mengikuti Vedi dan David [David Bouchier dan Vedi R Hadiz, Pemikiran Sosial Politik di Indonesia, Grafitti dan Freedom Institute, 2006]- Organisme. Ideologi resmi Orde Baru yang meletakkan tradisi politik yang orientasinya ketertiban, harmoni, dan hirarki.

Konsep yang meletakkan Integralisme sebagai sendi dasar berbangsa sehingga Militer merupakan bagian ‘integral’ dari keluarga nasional. Orientasi yang diunggulkan adalah penolakan pada ideologi politik yang berunsur liberalisme, individualisme yang dianggap berbau Barat. Seolah ada keyakinan yang terus diyakini kalau negara tak bisa dikelola hanya dengan mengandalkan kecakapan sipil terlebih pemberian kebebasan.

Ironinya, kemenangan AD mengalahkan PKI sekaligus Soekarno banyak dibantu oleh AS. Geoffery B Robinson dalam karyanya menyatakan persamaan kepentingan antara AS dan AD pada dua hal: anti-komunis dan anti-Demokrasi [Geoffrey B Robinson, Musim Menjagal: Sejarah Pembunuhan Massal 1965-1966, Komunitas Bambu, 2018]. Salah satunya adalah melakukan penundaan Pemilu yang dijadwalkan September 1959. Alasannya, mudahnya Pemilu bisa memuluskan kemenangan PKI. Tak hanya itu, juga mulai dirintis kerja sama yang lebih mendalam melalui program-program pelatihan militer. Bahkan fokus yang lain tak kalah pentingnya adalah civic action (aksi sipil) yang dimulai sejak 1962. Program yang modelnya mengikuti Filipina, Korea Selatan, dan dan Vietnam. Kelak inilah yang dibakukan dalam Dwi Fungsi.

Kita semua tahu akibat dari semuanya. TNI terutama AD menjadi aktor utama dalam kekuasaan Orde Baru. Pada periode 1965-1973, militer -yang memang sejak awal sudah akrab dengan Barat- mulai mengintegrasikan Orde Baru dengan sistem kapitalis global. Itulah saat Orde Baru berusaha membuat persekutuan dengan kelompok masyarakat untuk tujuan yang lebih pragmatis yakni memastikan partai-partai politik bukan menjadi kekuatan yang bisa memecah persatuan. Salah satu sosok terpenting yang melakukan itu semua adalah Ali Moertopo, yang dianggap sebagai salah satu pemikir organis yang penting dalam bangunan Orde Baru. Salah satu yang diperkuat adalah Partai Golkar.

Tahun 1970 ketika harga minyak mulai naik, Orde Baru memutuskan untuk mengurangi ketergantungan. Baik pada bantuan luar negeri maupun kolaborasi dengan elemen sipil. Salah upaya stabilisasi politik adalah azas tunggal Pancasila yang melahirkan banyaknya pelanggaran HAM, terutama yang sasaranya kelompok Islam. Di tahun 1980-an, bahkan Pancasila jadi satu-satunya Ideologi yang punya kekuatan sebagai ‘hakim’ bagi ideologi lainnya. Justifikasi Pancasila yang telah menciptakan rentetan pelanggaran HAM yang hingga kini tak bisa diadili.

Itulah periode diktator yang kemudian membawa perpecahan di antara sekutu Soeharto sendiri. Paling tidak, sejumlah tokoh di tubuh militer menyatakan protes, di antaranya jendral HR Dharsono, lalu Ali Sadikin yang bergabung dengan Petisi 50, dan yang populer mengkritik Dwi Fungsi adalah Abdulkadir Besar, dikenal sebagai teoritisi Integralisme dan Dwifungsi. Pendapatnya lugas dan tegas, angkatan bersenjata harus menarik partisipasinya dalam politik. Konflik paling penting serta berpengaruh ada pada periode 1988 ketika panglima angkatan bersenjata Benny Moerdani menolak Ketua Partai Golkar Sudharmono untuk menjadi Wakil Presiden.

Salah satu yang menarik dilakukan Soedharmono, yakni selama menjabat sebagai sekretaris Negara dirinya mengalihkan kontrak-kontrak dari perusahaan-perusahaan militer ke perusahaan pribumi bukan militer sehingga mampu menyusun basis dukungan dari kalangan pribumi serta membangun Partai Golkar menjadi partai berbasis massa yang dikendalikan oleh Negara, bahkan Soedarmono merebut kendali banyak pengurus cabang dari tangan militer.

Pintu konfik seputar elite mulai terpupuk begitu rupa dan guncangan akhir adalah peristiwa Mei 1998. Hantaman krisis membuat Soeharto makin kehilangan legitimasi apalagi dengan kebijakannya yang brutal pada peristiwa penyerangan 27 Juli. Jejak kejahatan militer mulai dibongkar dan kebencian atas pelanggaran melonjak di mana-mana. Dwi Fungsi lalu dikoreksi dan militer dituntut untuk direformasi. Tapi jejak tuntutan perubahan itu tetap berhadapan dengan warisan laten kekuasaan Orde Baru, mesin birokrasi yang patrimonial serta kekuatan militer yang sudah memiliki pengaruh terotorial di mana-mana. Di samping itu meluasnya satuan para militer yang dulu dibentuk untuk kebutuhan menindas oposisi kini telah menjadi kekuatan politik penting, bahkan menjadi industri keamanan sendiri. Ini belum dihitung sejumlah purnawirawan yang mulai menggunakan kendaraan partai politik untuk memerankan pengaruhnya.

Militer kini memang mendapat berkah dari Dwi Fungsi yang diterapkan Orba. Meski upaya pengusutan atas pelanggaran HAM terus diingatkan dalam Aksi Kamisan, tapi jalan menuju ke sana masih terlampau panjang. Militer yang mewariskan infrastruktur kelembagaan serta reputasi dalam mengatasi soal keamanan tetap menjadi aktor penting dan dominan. Usaha terus menerus untuk mereformasi kedudukan, peran, dan fungsi militer musti berhadapan dengan lapisan elit politik yang sebagian dihuni pula oleh purnawirawan. Jalan untuk menuju ke sana tampaknya bukan hal mudah atau kalau berani musti berhadapan dengan resiko yang besar.

Karena Dwi Fungsi kini merestorasi diri dengan beradaptasi pada sistem demokrasi liberal sembari tetap mempertahankan dan melindungi kepentingan militeristiknya. Kepentingan untuk berkuasa, berpengaruh, sekaligus berperan penting dalam meneguhkan kedudukannya. Terimakasih.(*)

Ingin Tulisanmu Dimuat?

Kirim saja ke Socialmovement.institute@gmail.com

Bagikan tulisan ini

Kepada Wiji Thukul, Sehimpun Puisi - Janeska Mahardika