Para saudagar jarang sekali bertemu, tetapi bila bertemu percakapan mereka biasanya berakhir dengan persekongkolan melawan kepentingan publik, atau siasat menaikkan harga (Adam Smith)
***
Brengsek! Itulah yang dikatakan seorang kawan ketika DPR tetap ingin membahas RUU Omnibus Law. Selain dianggap tak peduli juga memberi petunjuk betapa sia-sianya mereka yang kita sebut sebagai wakil rakyat. Saat rakyat bertaruh nyawa agar selamat dari Corona malah DPR tetap bertahan dengan pandangan sesatnya. Membahas RUU bermasalah yang sebelumnya dihujani berbagai protes. Kita semakin curiga karena DPR tak bertindak sendiri.
Menkum HAM akan membebaskan napi narkoba dan koruptor gara-gara Corona. Walau kabar itu kemudian direvisi. Tapi pernyataan itu saja cukup memancing emosi. Seakan virus narkoba hingga korupsi ancamanya tak seserius seperti Corona. Seperti kendaraan Corona dianggap sebagai sarana untuk memuluskan semua kepentingan yang selama ini dikutuk. KPK sempat diberitakan minta kenaikan gaji meski informasi itu kemudian dibantah. Tapi apa yang sebenarnya terjadi di lingkungan elite?
Jika kita melacak berita semula, Corona dianggap mustahil menyentuh Indonesia. Corona serupa awak kapal luar angkasa yang tak mungkin meyentuh tempat ini. Ternyata anggapan itu keliru dan Corona datang dengan sapuan nyawa yang cepat. Korban berjatuhan begitu saja dan kita semua kewalahan. Fasilitas kesehatan yang tak merata ditambah dengan terbatasnya tenaga kesehatan. Kita seperti orang kehujanan yang tak memiliki payung. Malah serupa orang kena banjir tanpa alat pelampung.
Mentri Kesehatan tak lagi banyak bicara karena ada jubir khusus soal Corona. Presiden juga tak lagi bisa rapat bersama menterinya. Terutama ketika Menhtri Perhubungan positif Corona. Disusul oleh Bupati hingga pejabat lain yang dipastikan positif Corona. Virus itu secara luar biasa menikam elite politik tanpa diketahui. Jika teroris pernah gagal menusuk menteri maka corona sanggup membuat semua menteri terancam mati. Pemerintah dimanapun pasti kuatir dengan kekuatan corona yang melebihi stamina para teroris.
Yang sanggup dilakukan adalah pengumuman. Berapa banyak yang positif dan berapa jiwa yang tewas. Angkanya terus naik hingga yang mendengarnya bisa panik. Tampaknya Presiden juga berusaha meredam itu semua dengan langkah yang dianggapnya paling mungkin. Tak dipastikan berhasil tapi mungkin bisa membuat korban jadi tidak membludak. Keputusanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Disusul beri bantuan uang untuk yang terdampak.
Keputusan ini pasti tak bisa memuaskan semuanya. Tiap negara memang punya cara mengatasinya sendiri. China dan Taiwan walau berdekatan tapi berbeda taktik melawan Corona. China lockdown dan berhasil sedang Taiwan penjarakan sosial tapi juga berhasil. Kita bisa dibuat bingung karena tiap pemerintahan punya taktik masing-masing. Hanya terlanjur ada ketidak-puasan yang muncul sejak pemilu yang lalu.
Maka kritik pasti gampang muncul. Memang dibanding negara tetangga kita masih tertinggal. Baik dalam soal pengetesan maupun jatuhnya korban. Serangan pada pemerintah muncul sana sini. Tak tahan dengan kritik maka muncul aturan tentang sanksi yang mengkritik. Seperti biasa Polisi berperan dengan antusias. Menangkap semua yang mengkritik atau mengeluh atau kesal. Rakyat harusnya tak usah ribut, percaya saja yang dilakukan oleh pemerintah.
Tapi sedari awal kita memilih demokrasi karena punya pengalaman buruk dengan penguasa otoriter. Soeharto dijatuhkan pada masa lampau karena kebijakanya yang diktator. Kritik dulu berbuah penjara dan bersikap kritis bisa berarti melawan penguasa. Saat itu militerisme jadi senjata untuk men-stabilkan apa saja. Mustahil kita kembali ke masa itu karena korban kemanusiaan yang dihasilkanya. Lagipula bau bacin korupsi dari pemerintahan Orba membuat kita waspada pada penguasa siapa saja yang anti dengan kritik. Dalam soal Corona kita butuh mengawasi penguasa.
Paling tidak ada 75 triliun yang dikucurkan untuk atasi Corona. Duit banyak ini memang harus diawasi. Pengalaman yang lalu korupsi selalu muncul pada dana bantuan sosial. Apa saja yang misinya bantu rakyat miskin sering sekali bocor penggunaanya. Mulai dari penyaluran hingga yang mendapatkan. Kini uang itu akan dipakai untuk membantu yang terdampak hingga beli peralatan kesehatan. Harusnya KPK mampu melakukan itu semua tapi lihat komposisi komisionernya dan UU yang sudah diubah membuat kita tak percaya sepenuhnya.
Tak yakin uang itu akan digunakan sesuai harapan. Laporan Tempo memberitahu bagaimana distribusi obat hingga alat test yang belum merata. Disusul alat ventilator yang jumlahnya terbatas. Bahkan APD yang digagalkan ekspornya. Singkatnya berhadapan dengan Corona otoritas kesehatan mengalami soal yang bersumber dari koordinasi hingga ketersediaan alat. Terlebih para spekulan yang berusaha mengail situasi. Para spekulan yang tumbuh subur di tengah suasana kepanikan.
Spekulan politik berupaya untuk meloloskan RUU bermasalah sedang spekulan ekonomi mulai dengan melejitkan harga untuk barang-barang tertentu. Situasi kekacauan ini memang meluap karena Corona dengan sadisnya menghancurkan infrastruktur kesehatan kita yang memang sangat lemah. Ketersediaan alat, tenaga medis hingga fasilitas yang membuat Corona bisa membuat kita angkat tangan. Bisnis bisa muncul dalam situasi kalut begini.
Masker dapat melejit harganya. Sanitizer lenyap dari toko. Bahkan bahan-bahan makan beradaptasi dengan tingginya angka kematian karena Corona. Menyesakkan melihat berita orang jatuh di jalan karena lapar. Atau orang bunuh diri karena tak mampu bayar hutang. Yang lebih keji lagi warga tak mau memakamkan mayat orang yang dianggap kena Corona. Yang mengerikan Corona ini bisa mengubah manusia jadi serigala.
Efeknya pada orang miskin yang bisa diduga. PHK itu yang pasti, penurunan penghasilan dimana-mana dan kelaparan jadi efek berikutnya. Untung saja kita tidak lockdown sebagaimana di India atau Italia. Korbanya malah lebih parah dan mengerikan. Dulu miskin itu bertahan karena pertolongan lingkungan sekitar. Kini curiga menjadi bawaan virus Corona dan mengatasinya tak bisa hanya dengan beri penyuluhan semata. Jika penumpang gelap Corona ini dibiarkan maka yang hancur adalah kepercayaan. Terhadap pemerintah terutama.
Khususnya pada kemampuan mengendalikan harga. Menjelang Ramadhan ini banyak keluhan harga sudah melompat tak tentu. Keluhan ini umum dimana-mana. Bahkan uniknya panen pangan petani harganya anjlok. Jalur saluran dari petani ke pasar memang tak semuanya langsung. Begitu pula untuk komoditas lainnya. Spekulan yang meski sudah ada yang ditanggapi tetap tak bisa mengontrol harga pasar yang lompat sana sini. DPR sebaiknya memberi perhatian besar pada soal beginian.
Terutama dalam memastikan kepercayaan kalau pemerintah mampu mengatasi keadaan ini. Bisa menurunkan angka kematian, meningkatkan angka kesembuhan bahkan memberi perlindungan maksimal pada yang kena dampak. Setidaknya tak lagi ada komentar pejabat yang kontroversial atau pernyataan yang bertentangan satu sama lain. Saatnya pemerintah itu kompak dari atas hingga bawah sehingga rakyat percaya mereka berada dalam komando yang sama. Maka menggelikan dan membuat jengkel kalau DPR malah bersikeras bahas RUU yang bermasalah.
Kalau masih mau mendengar dan peduli harusnya DPR tak perlu bahas RUU yang bermasalah. Pusatkan perhatian pada pengawasan anggaran yang besar untuk Corona. Lakukan kalau perlu apa yang dilakukan oleh Parlemen India: memotong gaji 30% untuk semua anggota Parlemen. Kerjakan apa yang dilakukan di Turki, memberi makanan dari rumah untuk warga miskin yang lewat. Minimal seperti yang dianjurkan pemerintah: tinggal di rumah saja, berdiam diri, berdoa.
Setidaknya setelah badai Corona usai kita tak lagi mencaci maki parlemen. Minimal setelah Corona tuntas kita bisa memberi masukan yang lebih baik dan berpartisipasi lebih benar dalam penyusunan UU. Lagipula apa yang ingin dibereskan dengan RUU itu karena dunia mungkin tak sebagaimana yang kita kira. Siapa tahu setelah Corona kita tak lagi perlu tata kelola negara yang seperti ini karena rakyat melalui Corona belajar bahwa hanya dirinya sendiri yang bisa menyelamatkan nyawa. Rakyat tahu Corona tak perlu melalui wakil rakyat lebih dulu jika hendak menikam. Corona membuat rakyat percaya dengan imunitas dirinya sendiri.
Baiknya DPR tahu diri dan lebih baik bersama rakyat berjuang melawan Corona. Itu jika mereka masih mau disebut wakil rakyat! (EP)
