Ini hari yang paling mengecewakan dalam kehidupan politik kita. Bukan hanya karena suguhan debat yang tidak mutu, tapi retorika politik yang tidak peduli. Terutama pada kebutuhan rakyat pada keadilan dan kepentingan rakyat mendapat kesejahteraan.
Keadilan yang masih tertunda karena masih banyak pembunuh dan penganiaya berkeliaran di mana-mana. Misalnya, otak pembunuh Munir belum diketahui sama halnya siapa yang membunuh anak-anak muda pada aksi Mei 2019 yang lalu. Siapa yang menyiram air keras ke Novel Baswedan juga tidak diketahui seperti halnya siapa yang tanggung jawab terhadap diculiknya anak-anak muda di masa reformasi.
Kesejahteraan belum dijamin sepenuhnya karena angka kemiskinan dan pengangguran tidak menurun drastis, sedang kesenjangan sosial melebar begitu saja. Hampir semua persoalan ini ada pada tanggung jawab pemimpin dan mereka yang menjadi pembantunya. Kini kedudukan pembantu itu diributkan dengan luar biasa. Terutama oleh partai politik yang ada!
Bayangkan saja, semua ketua partai politik bicara jatah menteri. Partai yang dulu jadi oposisi kini ingin jadi menteri. Apalagi partai yang memenangkan pemilu merasa percaya diri untuk punya banyak menteri. Seolah menteri itu kursi yang bisa dipesan oleh partai mana saja dan jumlahnya boleh berapa saja.
Ketua partai yang satu ingin sepuluh menteri, ketua satunya tidak mau kalau hanya empat menteri, dan ketua lainnya ingin Presiden tahu diri, terutama pada jasa yang diberikan partai selama ini dan pengorbanan yang seakan-akan dilakukannya pada pemilu yang lalu.
Presiden tidak merasa risih dengan itu semua dan mulai menjawab sana-sini. Yang tidak puas pokoknya dijanjikan akan puas, yang tidak mau sedikit niscaya diberi keinginan sesuai harapannya, dan yang masih muda partainya dijanjikan menteri berasal dari anak-anak muda.
Seakan perbincangan tentang posisi menteri yang berhak menyatakannya hanya partai politik saja. Partai politiklah yang paling layak untuk mengusulkan siapa menteri yang berkuasa. Presiden tinggal menyetujuinya. Rasa-rasanya urusan menteri tinggal partai menunjuk kadernya dan rakyat tahunya beres saja.
Tahu beres saja itu yang membuat rakyat sulit minta tanggung jawab. Terutama terhadap persoalan yang berlangsung sehari-hari. Kepada menteri siapa kita mintai tanggung jawab soal pelanggaran HAM selama ini? Pada menteri siapa kita mintai tanggung jawab pada soal bencana alam yang terjadi? Bahkan pada menteri siapa kita mintai tanggung jawab jika rakyat merasa punya kesulitan ekonomi?
Tidak ada survei yang bicara tentang siapa menteri yang sudah bekerja untuk rakyatnya selama lima tahun ini. Bahkan tidak ada survei yang memberitahu pada kita siapa menteri yang tidak becus kerja sama sekali. Semua menteri itu diangkat, diberhentikan, dan tetap menjabat sesuai dengan keinginan Presiden.
Memang kita sebagai rakyat hanya bisa bersaksi. Saksi kalau menteri itu dulu dipromosikan oleh Presiden sendiri. Kadang mereke bekerja dengan luar biasa, tapi ada juga yang terseret kasus korupsi. Partai politik yang mendudukkannya tidak banyak bicara kalau menterinya diseret kasus korupsi, bahkan kalau diganti partai politik itu siap cari calonnya lagi.
Hingga hari ini, belum pernah ada partai politik yang minta maaf jika menterinya tidak bekerja seperti yang diharapkan. Bahkan partai yang jelas-jelas menterinya korupsi tidak pula minta ampunan pada rakyatnya yang pasti mereka khianati kepercayaannya. Apalagi pada menteri yang sekedar menduduki jabatannya tanpa prestasi. Jadi kalau sekarang partai ribut posisi menteri, apa mereka tidak berkaca sama sekali?
Kalau kedaulatan itu ada di tangan rakyat, hingga hari ini kedaulatan itu masih barang langka untuk dipenuhi. Mana partai yang keras bicara soal keadilan HAM di masa lalu? Bahkan pada soal Novel yang disiram air raksa, adakah partai politik yang punya keberanian menuntut tuntas pengusutannya?
Bahwa tugas partai itu yang pokok bukan menduduki kursi menteri apalagi meminta jatah menteri. Tidakkah partai punya malu untuk tidak mengobrolkan itu secara terbuka di hadapan rakyatnya yang hari ini sedang terancam gempa, terancam ekonominya, bahkan baru saja berusaha untuk berdamai satu dengan yang lainya?
Kalau hari ini, yang kita butuhkan bukan menteri dari mana asal partainya, tapi siapa yang mampu bekerja sesuai dengan harapan rakyat yang sudah memilih pemimpinnya. Dan pemimpin itu bukan partai yang mendapatkannya, tapi rakyat yang memilihnya. Sekali lagi, rakyatlah yang memilih pemimpin dan bukan partai yang merasa diri memenangkannya.
Kalau hari ini, yang kita perlukan adalah menteri yang bisa bekerja secara istimewa. Tidak gampang ditekan untuk melindungi yang lebih kuat, tidak gampang mengalah oleh kepentingan yang sempit, dan tidak bisa dibelah oleh keinginan segelintir orang yang merasa punya segalanya.
Kalau hari ini, yang kita rindukan adalah Presiden yang memenuhi janjinya pada rakyat, bukan yang mengumbar janji pada partai pendukungnya. Yang kita inginkan Presiden yang bebas memilih pembantunya tanpa terbebani untuk memenuhi kepentingan ketua partai yang jadi pendukungnya.
Waktunya Presiden menjadi pemimpin yang berani. Bukan hanya berani memilih menteri yang berbeda dari keinginan partai pendukungnya, tapi juga berani menolak partai manapun yang hanya ingin titip kadernya jadi menteri. Kini tangan Presiden yang berkuasa sepenuhnya.
Berkuasa untuk membawa negeri ini tidak lagi seperti sebelumnya: harus menggantungkan diri pada hutang luar negeri, harus membangun dengan mengorbankan banyak sawah petani, harus menutupi kasus kemanusiaan yang telah terjadi, dan harus tunduk pada keinginan yang berbeda dengan kepentingan banyak rakyatnya.
Mungkin akhirnya memang keberanian yang bisa memastikan ke mana Presiden akan memastikan sikapnya: berpihak pada rakyat yang sudah memilihnya atau memenuhi kepentingan partai politik yang telah menekannya. Kita tinggal menunggu siapa pembantu Presiden yang ditetapkan nantinya.
Kalau nanti sudah ditetapkan semua menteri, kita nanti bisa bilang, “Ini pelayan Partai atau pelayan rakyat?” Bismillah, kita menunggu saja apa yang akan terjadi.(*)
