“Ingatlah, bahwa prajurit kita bukan prajurit sewaan, bukan prajurit yang mudah dibelokkan haluannya, kita masuk dalam tentara, karena keinsyafan jiwa dan sedia berkorban bagi bangsa dan negara” -Panglima Besar Jendral Sudirman
Siapa sangka, hidup Kivlan Zen berubah begitu cepat. Pernah berada di posisi puncak dan selalu berada bersama orang-orang puncak. Tanpa ragu, Kivlan meyakini komunis akan bangkit. Usia yang sudah tua tak melatihnya untuk menahan diri. Maka sikapnya pada isu anti- komunis keras, provokatif, bahkan imaginatif. Tapi, Kivlan merupakan anak asuh Orba yang masih percaya dengan keampuhan mantra Orba.
Hantu komunis lagi bangkit. Mengejar siapa saja yang ada di negeri ini. Wabah komunis itu bisa meyentuh siapapun: anak muda, orang tua, bahkan pada acara apa saja. Yang mengejutkan, tuduhan komunis dengan ringan mengarah pada Jokowi. Yang berulang-ulang ditepis, tapi terus menerus dinyatakan. Walau tak masuk akal, tapi anti-komunis memang bermula dari isu yang menolak akal.
Bayangkan saja, sudah banyak informasi, buku, hingga film yang menjelaskan sesat pikir Orba dalam memahami peristiwa 30 September. Namun, Soeharto memang pembuat cerita ulung: PKI bukan hanya menculik Jendral, tapi juga berniat untuk menculik dan membunuhi siapa saja. Walau sudah dibunuh, dibuang, dan di penjara ke mana-mana, tapi PKI adalah vampir yang setiap saat bisa bangkit dari liang kubur.
PKI bukan lagi cerita tentang gerakan politik, tapi ide yang bisa muncul dari bilik kepala siapa saja. Kepala anak muda yang membaca buku-buku kritis bisa dianggap PKI. Penjual buku yang menjajakan karya Soekarno bisa dianggap kaki tangan PKI. Bahkan pemutaran film tentang pelaku yang membunuhi PKI bisa dianggap film pembangkit nafsu untuk munculnya PKI. PKI jadi cerita menggelikan yang dibawakan dengan keseriusan luar biasa.
Kivlan Zen salah satu yang meyakini kisah itu. PKI adalah otak semua masalah. Bahkan kalau perlu, PKI itu menjadi tersangka apapun. Demam berdarah hingga banjir, kalau bisa PKI tersangkanya. Sebab, PKI itu kategorinya di atas setan, iblis, hingga dajjal. Karena dengan menyebut PKI, kita bisa membangkitkan naluri primitif yang selama ini disimpan rapat: kebencian, emosi, hingga tindakan kekerasan dalam bentuk apa pun.
Saya menduga itu semua karena Soeharto memang punya pengaruh yang tak bisa dihentikan begitu saja. Kisah PKI tak hanya menjadi cerita, tapi kebanggaan bangsa ini. Rasa bangga karena pernah membuat siapapun yang dituduh PKI masuk penjara, dibuang, dan dibunuhi begitu saja. Maka, hantu PKI terus menerus diproduksi. Barulah saya sadar kalau itu semua ada yang mengongkosi. Saat pengacara Kivlan Zen bilang bahwa ada uang, sekitar Rp150 juta, yang harusnya digunakan untuk demo anti-komunis.
Betapa besar biaya demo anti-komunis: Rp150 juta. Saya yang punya pengalaman demo berkali-kali tentu dengan uang itu bisa lakukan apa saja: cetak spanduk, buat kaos, sewa truk, dan malah bisa sewa sound raksasa sekalian. Tentu yang penting bisa pula bayar peserta aksi. Polisi punya pendapat lain: uang itu digunakan untuk rencana operasi pembunuhan. Tapi satu hal yang penting: anti-komunis ternyata isu bayaran!
Pada kenyataannya ancaman komunis itu sebuah bisnis yang segar. Dulu, Soeharto gunakan itu sebagai ‘alat tukar’ untuk mendapatkan dukungan Amerika. Kini fungsinya jadi ‘komoditas’ yang dapat diperdagangkan. Uang itu terserah dari mana, kalau mengikuti kata pengacara Kivlan untuk kampanye anti-komunis. Singkatnya, inilah bisnis yang mungkin dikelola oleh Kivlan dan bisa jadi kalangan yang sejenis.
Betapa buruknya kalau kisah pengacara itu benar. Seorang purnawirawan diberi uang -mengikuti keterangan polisi oleh politisi- yang usianya terpaut jauh untuk mendorong kampanye yang tak ‘millenial’ sama sekali. Kampanye anti-komunis selain tak produktif, konyol, juga menyiksa akal sehat. Siapa sasaran kampanye itu? Masih adakah anak-anak muda yang percaya kalau PKI itu akan datang lagi lalu menculik orang-orang penting negeri ini?
Tapi sejak dulu kampanye anti-komunis memang tak bersandar pada fakta. Sandaran utamanya adalah imaginasi yang dipelihara oleh Orde Baru secara berulang kali. Kini cerita itu ditambah unsur ‘China’ yang dianggap menjadi kiblat gerakan komunis. Memang agak mustahil, tapi cerita itu telah meyentuh emosi, perasaan, hingga hasrat sehingga dipercaya. Tapi kini cerita itu memakan sang pencerita.
Malah kini, Kivlan Zen tertelan oleh cerita hantunya sendiri: dituduh makar dan mendukung preman untuk membunuh pejabat tinggi negeri ini. Kisah yang sering dialamatkan pada PKI, kini menjadi cerita pribadinya dan pengadilan akan membuktikan dua kisah yang seiring: Kivlan Zen ‘instruktur’ yang ingin bunuh pejabat atau Kivlan Zen mau buat kampanye anti-komunis. Dua-duanya kini jadi perkara serius.
Wajar jika Kivlan Zen minta perlindungan. Tidak kepada rakyat, tapi pada institusi yang pernah membesarkannya. Tidak kepada anak-anak muda yang jadi sasaran kampanyenya, tapi pada pejabat yang mungkin pernah mengenal atau berada di kesatuan yang sama. Sang pembenci komunis itu seperti menuju hukuman yang tak pernah disangkanya. Ia mulai merasa sendiri.
Tentu selain pengacara juga ada yang membela posisi Kivlan. Itu wajar dan bisa dimaklumi. Namun mengatakan bahwa Kivlan bersama yang lain sebagai satu-satunya pihak yang membela tanah air itu terlalu berlebihan. Kemerdekaan negeri ini kombinasi antara perjuangan bersenjata dan diplomasi politisi. Para pembela kedaulatan itu bukan hanya serdadu tapi politisi sipil. Baik yang berideologi kanan maupun kiri.
Waktunya Kivlan Zen menjadi patriot yang sebenarnya. Hadapi tuntutan hukum itu dengan kehormatan dan martabat seorang prajurit. Berdiri sendiri di muka pengadilan serta nyatakan apa yang diperbuatnya. Biarkan hukum mengadili apa yang sudah dilakukanya dan biarkan sejarah menilai apa yang telah diperbuatnya. Berdirilah sebagai seorang prajurit dengan bercermin pada apa yang dikatakan oleh Panglima Besar Jendral Sudirman:
Tentara bukan merupakan suatu golongan di luar masyarakat, bukan suatu ‘kasta’ yang berdiri di atas masyarakat. Tentara tidak lain dan tidak lebih dari salah satu bagian masyarakat yang mempunyai kewajiban tertentu. (Panglima Besar Jendral Soedirman Yogyakarta , 1 Januari 1946)
Waktunya Kizlan Zein menunaikan kewajibannya untuk bicara benar, jujur, lurusm dan adil!(*)
