Tiga tujuan pendidikan: mempertahankan kecerdasan, memperkokoh kemauan dan memperhalus perasaan (Tan Malaka)
Manusia merdeka ialah manusia yang hidupnya lahir dan batin tidak tergantung kepada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri (Ki Hadjar Dewantara)
Pendidikan kreatif dapat mempersiapkan orang menghadapi sesuatu yang tak diketahui (Abraham Maslow)
***
Lebih dari lima tahun saya tulis buku ‘Orang Miskin dilarang Sekolah’. Buku ini menyulut kontroversi. Jauh sebelum dana BOS bergulir. Jauh sebelum kartu Indonesia pintar dibagi. Kritik datang pada karya itu. Tapi juga banyak yang sepakat dengan tesisnya. Hanya setelah sekian lama tampaknya buku ini berhadapan dengan tantangan baru. Bukan pada akses orang miskin tapi kebutuhan mereka atas sekolah. Institusi tua yang dipercaya mengubah nasib orang itu mulai digugat peranya. Tak hanya dalam pemenuhan pengetahuan tapi juga soal atasi kemiskinan.
Baiknya kita tidak bicara data melulu. Sebab semua data sepakat orang miskin itu banyak jumlahnya. Rata-rata mereka tinggal di pedesaan. Tulang punggung hidup mereka hanya sawah. Kini hasilnya tak dapat diandalkan. Malah sebagian sudah beralih fungsi. Dipakai untuk jalan, industri hingga bandara. Kini pekerjaan yang ada tinggal jadi buruh atau karyawan informal. Dimana upahnya tak banyak dan resikonya tinggi. Situasi buntu itu diatasi dengan dana desa. Berikan anggaran besar lalu kelola dengan cara yang benar.
Kebijakan yang diatas kertas ideal ini harus berhadapan dengan banyak fakta. Yang pertama dana besar tak selamanya bisa atasi masalah besar. Yang kedua tak semua dana besar bisa dikelola dengan benar. Yang ketiga pasti dana besar mengundang godaan yang tak kalah besar. Diantaranya adalah keinginan untuk maju secara ekonomi sebagaimana kota. Maka muncullah banyak inisiatif mendirikan badan usaha dengan harapan mendapat omset yang besar. Tentu ini bukan langkah keliru tapi cara pandang yang kurang pertimbangan jangka panjang.
Pada situasi itu pulalah sekolah tak diperhitungkan. Keyakinan kalau sekolah itu meningkatkan kualitas sumber daya manusia tak sejajar dengan kebijakan yang ada. Masih banyak sekolah yang tak memperhatikan kebutuhan dan keinginan orang miskin. Seakan semua sekolah memang untuk jenis anak yang sama: status sosialnya, kegemaran hingga kecerdasan. Desain kurikulum yang ada memang didorong agar supaya anak itu tinggal serta berada di sekolah dalam waktu yang lama. Padahal sekolah tak mungkin mengambil semua fungsi yang dibutuhkan terutama untuk yang miskin.
Yang utama bagi yang miskin adalah pekerjaan. Pekerjaan yang mampu memenuhi kebutuhan hidup. Sedangkan sekolah banyak kegiatan tapi kurang melatih ketrampilan. Pada tingkat sekolah dasar saja kegiatan belajar-mengajar masih berpusat pada buku. Itupun kebanyakan adalah latihan soal dan bacaan yang tak banyak berubah muatanya. Jika tak percaya telusuri buku-buku pelajaran yang selama ini masih mempertahankan pola lama: menanam banyak informasi, kurang dalam analisa dan tidak banyak memotivasi. Maka wajar saja jika kemudian muncul keluhan anak miskin malas sekolah meski sudah digratiskan.
Sedikit dana desa digunakan untuk sekolah. Banyak yang dipakai untuk bangun jalan. Tak banyak dana desa untuk beri guru tambahan gaji. Lebih banyak untuk honor panitia bangunan. Andai dana desa bisa dipakai untuk perkuat kurikulum, beri tambahan ketrampilan atau fasilitas sekolah dilengkapi: niscaya hasilnya mengejutkan. Sekolah bukan hanya belajar tapi mengubah banyak hal. Cuma itu semua butuh komitmen serta pikiran yang gila. Kalau itu tak terjadi maka keluhan kita akan sama dimana-mana: orang miskin malas sekolah.
Malas itu bukan tabiat apalagi budaya. Malas itu diciptakan karena lingkungan tak beri banyak pilihan. Misalnya dalam soal sekolah dimana pelajaran dirasakan membebani bukan membantu. Tentu anak akan malas kalau pengetahuan itu membuatnya bingung ketimbang percaya diri. Bahkan yang lebih dramatik jika pengetahuan itu membuat dirinya ditindas dan didominasi. Kondisi demikian yang lagi-lagi membuat kita kemudian bertanya: haruskah sekolah itu berdiri dengan keyakinan yang serupa: berikan anak-anak mata pelajaran yang sama dimanapun keberadaanya. Tanamkan informasi apa saja untuk anak yang berasal dari kelas sosial mana saja. Kondisi semacam ini tak adil sama sekali.
John Rawls pernah katakan: ‘suatu konsensus publik dan dapat dilaksanakan tentang kebaikan bersama yang tunggal dan umum hanya dapat dipertahankan dengan penggunaan kekuasaan yang opresif’ Kini kekuasaan itu punya dalil yang pokok: semua anak harus sekolah dengan cara apapun sehingga mereka nanti punya ijazah. Tak peduli sekolah itu menanam kurikulum seperti apa dan tak pula peduli guru itu mengajar bagaimana. Kalau demikian sekolah bisa jadi barak penjara dimana anak dipertahankan untuk berada di kelas, menerima pelajaran yang sudah ditentukan dan kemudian diuji sebagaimana yang sudah jadi aturan. Kalau sekolah berlangsung seperti ini maka yang muncul adalah kesenjangan.
Karena sekolah mengabaikan fakta bahwa orang miskin perlu sekolah yang bisa bebaskan diri dari belenggu. Disana sekolah bisa memberi: bekal pengetahuan yang secara praktis dapat dimanfaatkan, kemampuan untuk memanfaatkan potensi sekitar dan terbiasa untuk terlibat dalam kegiatan bersama. Etos itu sebaiknya ditanamkan oleh sekolah karena itu akan membantu orang miskin dalam mengatasi masalahnya. Memang bukan tugas sekolah untuk menjamin orang bisa bekerja tapi peran sekolah adalah memastikan kalau mereka itu punya kemampuan mandiri. Setidaknya dengan cara itu kita mampu membuat sekolah jadi ‘daya tarik’ bagi mereka yang miskin. Paling tidak dengan cara itu anak-anak terhindar dari profesi sebagai pekerja.
Mari sejenak kita tengok data pekerja anak: tahun 2015 sebanyak 5,99% dari 36,8 juta orang penduduk usia 10-17 tahun di Indonesia tercatat sebagai pekerja anak. Menyedihkan lagi sebanyak 204.530 orang masih berusia 10-12 tahun dan 356.940 orang masih berusia 13-14 tahun. Di samping itu sekitar 185.780 anak usia bawah 15 tahun harus melakukan kegiatan mengurus rumah tangga. Lebih dari 60 persen pekerja anak bawah 15 tahun masih dapat bersekolah. Tapi pada usia 10-12 tahun sebanyak 4,95% belum pernah sekolah dan 9,38% tidak sekolah lagi. Sementara itu pada kelompok umur 13-14 tahun, 3,52% pekerja anak belum sekolah dan 30, 25% tak sekolah lagi (Lih Iswadi, Menghapus Pekerja Anak, Kompas 16 Juni 2017).
Pekerja anak ini muncul karena kondisi ekonomi. Harusnya mereka sekolah. Mustinya mereka belajar. Tapi kondisi ekonomi membuat anak harus diberi beban ganda. Tak mudah diatasi. Sulit sekali hukum beri sanksi. Tapi sekolah dapat memerankan diri. Tak hanya dengan mengajak sekolah tapi juga membuat sekolah itu meringankan beban orang tua. Itulah guna dana desa atau guliran bantuan apa saja. Memberikan insentif pada orang tua miskin yang tetap menyekolahkan anaknya. Bantuan apa saja untuk orang miskin harus dikaitkan dengan sekolah anak. Itu akan membuat pendidikan bukan rantai yang terpisah tapi jembatan emas masa depan.
Mungkin buku saya tak lagi tepat judulnya. Bisa jadi buku itu tak menjawab soal yang ada. Hanya saya merasa buku itu masih bertahan pada tesis yang sama: orang miskin masih sulit sekolah. Sulit ini bukan lagi pada biaya tapi budaya dan lingkungan sekitarnya. Budaya sekolah tak bisa memenuhi harapan orang miskin. Sedang lingkungan kurang mendukung yang miskin untuk bertahan di sekolah. Maka untuk membuat orang miskin bisa sekolah yang dibutuhkan tak hanya gratis saja melainkan sekolah memang membantu membebaskan mereka dari kemiskinan. Sekolah yang mampu melihat potensi diri sendiri,
Maslow mengatakan:…. Sekolah-sekolah seharusnya dibangun untuk membantu orang-orang melihat dalam diri mereka sendiri, dan dari pengetahuan inilah diharapkan mereka dapat mengembangkan seperangkat nilai-nilai…
Eko Prasetyo
[artikel ini sebagai bahan diskusi 27 Februari 2018 yang diselenggarakan oleh Youth Progressive Movement, Universitas Muhammadiyah Purwokerto]
