Abu Bakar Ba'asyir didampingin Yusril Ihza Mahendra | Antara

Selamat Datang, Ustadz Abu Bakar Ba’asyir

“Pemenang adalah mereka yang tahu kapan harus bertarung dan kapan tidak” -Sun Tzu (The Art of War)

“Ketika terkepung, seranglah sesuatu yang berharga yang dimiliki musuh” Sun Tzu (The Art of War)

Kali ini Jokowi membuat keputusan mengejutkan. Membebaskan Abu Bakar Ba’asyir. Keputusan yang hingga hari ini menyimpan kontroversi. Hanya bermodal diskusi dengan Yusril Ihza Mahendra, keputusan itu muncul. Yusril bukan tim pembela hukum Ba’asyir dan tidak pula keluarganya. Yusril adalah pengacara pasangan Jokowi-Ma’ruf. Tindakannya itu dihargai oleh pihak keluarga, bahkan didoakan oleh Ba’asyir menjadi pahala Yusril di alam baka.

Tapi tindakannya memicu debat di mana-mana. Kewenangan apa yang dimilikinya sehingga bisa memberi tekanan pada presiden untuk membebaskan Abu Bakar Ba’asyir? Tidakkah dirinya melangkahi kerja yang selama ini dimandatkan pada Kapolri, Kejaksaan, hingga Kemenkumham? Terlebih dirinya dengan mudah menyatakan kebebasan ini diberikan meski Abu Bakar Ba’asyir tak menandatangani kesetiaan pada Pancasila dan NKRI. Yusril berada di panggung terdepan dari panggung resmi yang selama ini dikoordinir oleh Menkopolkam.

Mengapa Yusril Ihza Mahendra yang mampu melakukannya? Pria ini bukan hanya ahli hukum tata negara, tapi politisi Muslim yang populer sejak Orba. Pernah dekat dengan Soeharto sekaligus ketua partai Bulan Bintang, sebuah blok politik yang dulu jadi rumah bagi anggota atau pendukung Masjumi. Di bawah perlindungan PBB itulah Yusril bisa bertaut banyak dengan aktivis gerakan Islam. Dirinya adalah anak asuh gerakan Islam.

Terutama, yang selama ini menjadi pendukung ide Syariah Islam. Ide yang dianggap memusuhi Demokrasi tapi didukung oleh sejumlah pemimpin daerah. Perda Syariah muncul dengan banyak motif, tapi memberi petunjuk besarnya dukungan atas identitas Islam Politik. Memang PBB sebagai partai mengalami kemunduran, tapi tokohnya tetap punya pengaruh. Yusril di antaranya. Berjuang pada dua dunia yang berbeda: meyakini identitas Islam politik sambil tetap bertahan dalam payung konstitusi.

Pilpres membuat blok politik Islam kembali dihitung perannya. Pintu tak lagi melalui NU dan Muhammadiyah, tapi gerakan massa 212. Gerakan yang melahirkan aksi jalanan yang sampai kini dianggap fenomenal. Meski tak lagi dipimpin oleh Habib Rizieq secara langsung, tapi gerakan ini menemukan peranya justru ketika terjadi kompetisi politik. Tesis yang dipercayai bukan politik elektoral, tapi massa jalanan.

Mengumpulkan massa dalam jumlah raksasa telah jadi aktivitas ‘sakral’. Massa adalah alat ukur dukungan politik sekaligus menentang rezim survei. Tuntutan massa untuk perubahan jadi ide politik yang terus dilipatgandakan. Proyek politiknya memang tak jelas, tapi -kali ini- mengganti Jokowi itulah jadi targetnya. Sukses mengalahkan Ahok membuat 212 lebih percaya diri kalau mampu menggusur Jokowi dan menggantikannya dengan Prabowo.

Ide politik 2019 ganti Presiden menyala begitu luar biasa. Lebih punya energi bukan karena dukungan,  tapi hambatan yang dilakukan oleh aparat. Tindakan aparat membatasi aktivitasnya menambah popularitas ide ini. Lewat media sosial diolah berbagi isu dari otoriter hingga kriminalisasi. Jokowi jadi sasaran tembak untuk hal yang kadangkala konyol: menuduh Jokowi sebagai anggota PKI misalnya. Tapi politik di sini memang campuran antara bohong, kegemparan, dan isu panas.

Upaya yang dilakukan oleh Rezim tak lain adalah menggembosi kekuatan. Mulai dicabut satu demi satu tokoh untuk berada bersama Jokowi. Sederet tokoh memilih untuk melompat: Tuan Guru Bajang, Ngabalin, Yusril Ihza Mahendra, hingga KH Ma’ruf Amin. Hijrahnya tokoh-tokoh ini sempat disindir oleh Amien Rais. Tapi efek perpindahan ini tak banyak kecuali makin solidnya 212. Gerakan yang mulai menyakini kebenaran posisi ketika elitenya beralih dukungan.

Kini kartu utama yang dilakukan adalah membebaskan Abu Bakar Ba’asyir. Sebutan alasan kemanusiaan hanya untuk memastikan bahwa memang waktunya sekarang ini. Ketika kompetisi politik mulai memanas dan isu agama terus menerus dikobarkan. Bukan Abu Bakar Ba’asyir yang penting, tapi kebijakan untuk membebaskan yang diharap punya dampak elektoral. Pertimbangan utamanya, Abu Bakar Ba’asyir merupakan tokoh yang disegani, dihormati, dan diakui oleh sayap Islam konservatif.

Terutama yang selama ini menjadi pendukung syariah Islam yang menurut banyak survei jumlahnya lumayan besar. Khususnya untuk mereka yang menjadikan Abu Bakar Ba’asyir sebagai panutannya, pimpinannya, dan tokoh yang dihormatinya.

Memang belum ada yang menghitung berapa besar kekuatannya, tapi diharapkan dengan keputusan ini ada pandangan lebih baik dari massa 212 pada Jokowi. Imbalan yang tampaknya sulit jika tidak disebut berat. Bukan karena Jokowi dianggap musuh ummat, tapi arah dukungan telah dipastikan.

Prabowo telah didaulat untuk memimpin bahkan telah diputus dalam sebuah ketetapan. Tak hanya itu, Habib Rizieq bahkan memerintahkan untuk melakukan kampanye dengan berbagai cara agar Jokowi dikalahkan dalam kompetisi. Putusan Abu Bakar Ba’asyir hanya untuk meneguhkan pandangan kalau Jokowi memang sedang meraih simpati ummat Islam.

Maka kebebasan Abu Bakar Ba’asyir lebih punya efek pada gerakan Islam yang kini sedang mengalami krisis pemimpin. Selama ini, kepemimpinan hanya bergilir pada sosok yang piawai dalam berpidato, berani membakar emosi, atau cakap dalam mengutip firman. Ibaratnya kemampuan yang hanya bisa diandalkan di ruang media. Sangat sedikit pemimpin yang muncul karena keyakinan politik, pengurbanan kebebasan, dan sederhana dalam kehidupan.

Abu Bakar Ba’asyir memenuhi syarat personal itu. Walau kita tak setuju dengan pandanganya, tapi sikap konsistensinya mengaggumkan. Tak ada kemewahan yang melekat di tubuhnya dan tak banyak elite politik menjadi jaringanya. Ba’asyir seperti seorang samurai yang tanpa tuan dan tak ingin mengganti pedangnya sama sekali. Dirinya telah jadi orang tua yang renta karena penjara dan dijatuhi hukuman karena tekanan dari mana-mana.

Sebagai figur yang bersih, Abu Bakar Ba’asyir bisa menjadi anti-tesa. Terutama pada kepemimpinan Islam yang banyak kompromi, kurang mengakar, dan bersandar hanya pada popularitas. Hidup Abu Bakar Ba’asyir seperti kisah pejuang: punya keyakinan politik, diburu, dihukum, lalu mulai sakit-sakitan. Tekanan dalam penjara telah mempengaruhi kualitas fisiknya. Maka kebebasannya adalah kemenangan besar atas sebuah pribadi yang tangguh. Pribadi yang saya rasa dihormati baik oleh pendukung maupun lawannya.

Walau nanti tetap diawasi, dikontrol, dan mungkin diseleksi tamunya, tapi ‘keputusan politik’ Jokowi punya makna ganda. Yang utama pesan pada Gerakan Islam bahwa Jokowi bisa pula ‘dipengaruhi’ oleh aktivis gerakan Islam seperti Yusril. Yusril yang secara terang-terangan menyebut peranya yang penting, signifikan, dan berpengaruh, baik terhadap Jokowi atau Abu Bakar Ba’asyir. Yusril yang kini jadi maskot dalam lingkungan Jokowi punya peran dalam putusan hukum yang penting.

Efek ganda lainya pada gerakan Islam adalah munculnya tokoh senior yang selama ini bertahan dalam penjara, punya pengaruh di lingkup global, dan dipercaya punya banyak dukungan. Meski pandangannya tak jauh berbeda dengan elite konservatif lainnya, tapi Abu Bakar Ba’asyir kali ini dibebaskan bukan karena tekanan kekuatan Islam. Putusanya bebas sepenuhnya berada di jalur lobby yang diperankan oleh Yusril.

Artinya, pembebasan Abu Bakar Ba’asyir tak pernah berada dalam agenda prioritas gerakan, tapi posisinya selalu dianggap ‘tokoh’ gerakan. Ironinya ada di sini: pada sisi gerakan ketokohannya diakui, pandangannya dihormati, tapi keputusan hukum atasnya tak pernah digugat sama sekali. Isu kriminalisasi ulama lebih pada Habib Riziq ketimbang Abu Bakar Ba’asyir. Kiranya hantu terorisme telah membuat sejumlah gerakan Islam tak banyak berani melawannya.

Buah hikmah terbesar dari kebebasan Abu Bakar Ba’asyir tidak pada perjuangan hukumnya atau pandangan konservatifnya, melainkan politik elektoral yang memayungi suasananya. Ketika kompetisi politik berjalan begitu ketat, bahaya, dan saling mewaspadai, maka keputusan apa saja bisa terjadi. Termasuk keputusan panas yakni pembebasan Abu Bakar Ba’asyir. Pemilu ternyata bisa mengubah yang tak mungkin jadi mungkin.

Kita tetap menunggu apa kebebasan itu memang akan terjadi atau hembusan harapan yang gunanya hanya melakukan test terhadap publik. Semuanya mungkin, tak ada yang mustahil, dan selalu terbuka untuk semua kejutan!

Ingin Tulisanmu Dimuat?

Kirim saja ke Socialmovement.institute@gmail.com

Bagikan tulisan ini