Suluh Pergerakan

Ilustrasi | Jawa Pos

Politik Jatah Preman, Pengaruh dan Daya Rusaknya pada Nilai Demokrasi

“Bagi pedagang sama saja. Siapa pun preman yang berkuasa, preman tetap saja memeras pedagang” -Pedagang

Waktu membaca Politik Jatah Preman karya Ian Douglas Wilson, saya mengenang masa ketika kantor kami diserbu. Sekelompok massa yang meyakini kalau kami sedang mengadakan kegiatan syiar Syiah. Lebih dulu yang datang Polisi. Kupikir mereka akan melindungi dan menjaga acara kami. Malah yang terjadi, Polisi memfasilitasi massa ormas untuk protes kepada kami. Saya sejak itu percaya Polisi tak bisa bersikap netral.

Buku ini tak mengukuhkan kesimpulan itu, tapi membawa kita menelisik apa yang terjadi dalam dunia preman. Kaum yang hidup dalam bisnis pengamanan. Saat pengamanan jadi komoditas, yang muncul selalu mengundang cemas. Pengamanan dalam arti yang menenangkan selalu kaitanya dengan sebuah perusahaan yang melindungi. Sedang dalam arti bahaya, pengamanan adalah pembayaran upeti untuk hindari kerusakan.

Jatah preman dalam arti kedua itulah yang marak pasca Orde Baru. Mereka yang memerankan diri sebagai, “Kekuatan reaksioner yang digunakan untuk menolak perubahan, mempertahankan privilese dan menindas upaya-upaya untuk mendefinisikan kembali hak-hak dan hubungan kepemilikan.”

Bagaimana bisa kekuatan Preman punya pengaruh besar dan terus beradaptasi dengan perubahan sistem kekuasaan?

Ternyata Preman dibutuhkan oleh negara. “Terutama ‘negara pertikaian’, yakni negara yang memberlakuan kontrol efektif apa pun atas penduduk setempat dan sumber daya alamnya membutuhkan negoisasi terus-menerus, pembentukan dan pembubaran persekekutuan, di samping ritual pameran kekerasan yang secara buas bersifat pragmatis.(halaman 21)”

Lebih-lebih, pada masa Orde Baru negara menjustifikasi ‘tatanan’ ekstra legalnya dengan secara aktif menyebut soal ‘ancaman krisis’ berkepanjangan: ada bahaya PKI, lalu gali dan preman, kemudian ‘Organisasi tanpa bentuk’. Malah negara dalam pengertian ini menjadi, “Sebuah usaha yang bekerja di atas basis yang sama seperti para kriminal.(halaman 31)”

Nanti habis Orde Baru tumbang, negara seperti sebuah komplotan mafia tanpa bos. Para tukang pukul berusaha untuk mengambil peran bahkan membentuk ‘hukum dan ketertiban’ lokal. Bagaimana bisa terjadi situasi gila ini? Buku ini dengan tertib, sabar, dan detail mencoba menguraikan kelompok-kelompok preman yang tumbuh di Ibu Kota.

Sedari awal, Orde Baru melalui Soeharto telah mengukuhkan diri sebagai ‘Raja Jago’: pembunuhan 65 yang brutal merupakan awal untuk meneguhkan logika kekuatan. Inilah rezim jatah preman, menciptakan jejaring patronase yang rumit, “Loyalitas pada patron akan memberikan akses pada sumber daya, sedangkan mereka yang tak tunduk bisa disingkirkan atau dikriminalkan.(halaman 104)”

Munculah para pengusaha kekerasan yang secara cakap di masa Orde Baru dipelihara melalui berbagai modus. “Berintegrasi dengan lembaga-lembaga bentukan negara, pemusnahan melalui pembantaian, dan menciptakan ketergantungan berdasarkan patronase bersyarat.(halaman 105)” Pada momen inilah saat paling gawat karena negara menyusun sebuah model kontrak bagi kekerasan swasta dan otoritas informal.

Itulah saat Prabowo Subianto dan Zacky Anwar Makarim mengembangkan hubungan dengan Hercules, preman bengis yang dipelihara dan dilindungi. Juga pada Sutiyoso dengan Wiranto yang bekerja sama membentuk milisi sipil dan kelompok paramiliter pada 1994. Mereka hanya secuil contoh besar bagaimana rezim jatah preman itu membentuk ikatan hubungan, memprakarsai tampilnya tokoh, hingga mengembangkan persekutuan. Tanah abang digunakan sebagai contoh perubahan, kembang kempisnya dukungan, dan penyingkiran.

Pada awalnya, Hercules berkuasa dengan mengembangkan hubungan patron-patron kuat, seperti militer. Tapi lama kelamaan digusur oleh mereka yang mengangkat isu pribumi dan identitas lokal. “Itulah saat FBR membangun popularitasnya. Organisasi yang mengkombinasikan kemandirian, manuver politik yang lihai, dan memanfaatkan pengorganisasian dan advokasi di samping memperluas jejaring yang melampaui dunia kriminal biasa dan malahan menjadi agensi politik populis tertentu dari kaum miskin kota dan kelas pekerja.(halaman 158)”

Hercules tak tumbang begitu saja. Secara canggih dirinya mengambil peran sebagai pendukung Gerindra dan Prabowo. “Melalui ormas Gerakan Rakyat Indonesia Baru (GRIB), Hercules meluaskan pengaruh ormas ini ke mana-mana. Ia dipercaya Prabowo sebagai unit akar rumput yang tugasnya membagi uang, barang, dan bantuan untuk kaum miskin serta mengkooptasi para pemimpin lokal.(halaman280)” Namun kebesaran GRIB meresahkan polisi dan elite lokal yang berakibat perburuan atas anak buah Hercules.

Mereka sedikit berbeda dengan, “FPI atau FBR yang hubunganya dengan polisi pada taraf tertentu saling mengakomodasi.(halaman 283)”

Meski beroperasi lebih otonom, “Tapi keberadaan preman dipupuk oleh kebutuhan elite lokal, polisi, dan militer untuk mengonsolidasi dan menegoisasikan kembali kuasa dan kepentingan mereka sendiri dalam sebuah lingkungan politik yang lebih tak terduga dan kompetitif. (halaman 162)”

Apa yang menarik dari kelompok preman dalam suasana politik kompetitif ini?

Mereka ternyata cakap, “Mengorganisir kalangan proletar informal yang paling kelihatan di muka umum dan paling rentan secara politiklah yang menarik minat otoritas negara dan partai-partai politik. (halaman 166)”

Bekasi contohnya. Hampir semua anggota FBR adalah orang-orang yang berada di luar konstituen gerakan buruh: pengangguran, pedagang kecil, pekerja sektor informal seperti pedagang kaki lima dan ojek, preman betulan, maupun yang ingin coba-coba.

Mereka bergabung ke FBR karena tiadanya wahana organisasi alternatif yang membela atau menegaskan gagasan tentang kepentingan, identitas, dan hak kolektif. Itu sebabnya, masyarakat sekitar mendukung keberadaan preman, setidaknya bersikap mendua jika dimintai tanggapan. “Geng-geng itu memberi perlindungan dan rasa aman serta membantu selama upacara-upacara kemasyarakatan atau ketika ada musibah. (halaman 167)”

Politik kaum preman di masa pasca Orde Baru menggabungkan semangat oposisi, lebih pragmatis, dan oppurtunistik. Melalui wirausaha keamanan, mereka dengan mahir membuat waralaba keamanan yang seiring dengan pertumbuhan ekonomi berusaha mengisi kebutuhan: pertama atas jasa keuangan penagihan utang yang tumbuh pesat, kedua atas persaingan kepemilikan tanah. Preman tumbuh di atas kerangka regulasi yang tak jelas.

Buku ini membuat kita bisa terpana betapa ormas punya peran, posisi, dan pengaruh luas: secara canggih bisa membuat ‘pemerasan’ pada orang miskin jadi seolah-olah ‘pembelaan’ dan membentuk harapan anak-anak muda pinggiran untuk bisa mendapat pekerjaan, meneguhkan representasi, dan identitas, bahkan memenuhi kebutuhan atas penghormatan.

Dalam suasana ekonomi perkotaan yang mencekik, ruang ekonomi urban yang sesak, dan bergolak, saling berebut, baik formal maupun informal, muncullah jenis subjek politik yang berapi-api menegaskan hak politik mereka. “Terorganisir dalam sebuah kekuatan para preman ini menyediakan apa yang tak mampu diberikan oleh ormas lain: jejaring solidaritas, identitas, dan struktur kesempatan untuk memenuhi kebutuhan material. (halaman 290)”

Walau beberapa dibentuk atas prakarsa aktor keamanan, tapi ketika mereka berperan serupa ‘negara’, baik polisi dan TNI tak bisa punya kendali langsung. Mereka malah jadi ‘mitra’ berharga bahkan ‘aset bangsa’ yang diberi konsesi ekonomi dan politik.

Tapi begitu besarkah pengaruh mereka sehingga kendali regulasi malah beresiko?

Buku ini dengan positif mengatakan politik preman bukan masa depan: kehadiran penyedia jasa keamanan tetap mengurangi keuntungan kompetitif dari pelaku usaha, di samping kemunculan politisi yang berusaha bekerja untuk memenuhi kebutuhan kaum miskin, kelak akan menyulitkan pengaruh mereka, dan yang paling penting kekuatan sosial konter hegemoni yang mengorganisir atas dasar basis kelas menjadi musuh utama mereka.

Yang lugas di buku ini adalah, Dukungan kelompok preman pada Prabowo Subianto -orang kuat militer orbais yang pandangan nasionalismenya amat progresif- sebenarnya hanya upaya untuk meraih imbalan materiil sehingga komplotan preman bisa berintegrasi dalam struktur negara. (halaman 296)” Di tahun 2014, merekalah yang mengerjakan kampanye hitam pada Jokowi. Menuduhnya kristen hingga komunis. Untungnya Jokowi tetap menang pada saat itu.

Kini, pertarungan Prabowo-Jokowi terjadi lagi. Seorang pemimpin milisi waktu itu ketika ditanya tentang konsekuensi kemenangan Jokowi, ia secara mengejutkan menjawab, “Bisa saja berarti akhir bagi kami. (halaman 297)” Tapi ternyata mereka tak berakhir. Kekuatan ini bahkan meluas, mendapat dukungan, dan jadi berintegrasi dengan oposisi serta elite politik yang mampu diusungnya. DKI salah satu contohnya.

Pertanyaan yang masih tersisa dari buku ini adalah: kekuatan konter hegemoni seperti apa yang mampu menghadang komplotan preman ini dan bagaimana kaum sipil progresif mampu menghadang perluasan pengaruh komplotan preman yang sekarang banyak menggunakan sentimen moral serta meraih dukungan besar dari kelas menengah?

Sebuah pertanyaan yang tak perlu jawaban tapi butuh gerakan!