karikatur

Memamahi Skema Liberalisasi Pendidikan Tinggi Di Indonesia

Oleh Panji Mulkillah Ahmad[1]

Menurut Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Modul Sosial Budaya dan Pendidikan 2018, rerata total biaya pendidikan nasional tingkat perguruan tinggi tahun ajaran 2017/2018 mencapai Rp 15,33 juta.[1] Mengacu pada pada Badan Pusat Statistik, pendapatan per kapita masyarakat Indonesia adalah 56 juta rupiah per tahun atau dengan kata lain sebesar 4,6 juta rupiah per bulan.[2] Artinya tiap warga Indonesia butuh 3 (tiga) bulan lebih bekerja untuk bisa menanggung biaya kuliah per tahunnya. Untuk bisa menanggung biaya kuliah, seoang warga Indonesia harus menyisihkan sekitar 28% dari pendapatannya. Sulit untuk mengelak kenyataan bahwa biaya kuliah itu mahal.

Pertanyaannya kemudian, bagaimana bisa kuliah menjadi mahal? Untuk apa uang-uang yang masuk ke perguruan tinggi itu? Tulisan kali ini akan menjelaskan bagaimana skema liberalisasi pada pendidikan tinggi di Indonesia yang salah satu dampaknya adalah menjadikan biaya kuliah semakin mahal.

Kompetisi dan Profit Motif

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti) adalah landasan penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia. UU Dikti merupakan produk dari proyek Indonesia Managing Higher Education for Relevance and Efficiency (IMHERE) antara Indonesia dengan Bank Dunia. Namun proyek IMHERE tidak hanya menghasilkan UU Dikti. Salah satu produk IMHERE yang juga tidak kalah penting adalah terciptanya Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BANPT). Memang, sebelum IMHERE pun akreditasi sudah dikenal. Namun peranan akreditasi menjadi lebih hidup setelah IMHERE berkat munculnya otonomi yang lebih besar pada perguruan tinggi. Setiap perguruan tinggi menjadi lebih leluasa dalam mengembangkan dirinya untuk mengejar akreditasi yang lebih baik. Dari C menjadi B, dari B menjadi A.

Hasrat untuk mengejar menjadi yang lebih baik ini kemudian berkembang menjadi hasrat untuk mengejar menjadi yang terbaik. Ukuran dari perguruan tinggi yang terbaik adalah melalui pemeringkatan (ranking) dan gelar. Hari ini kita mengenal berbagai pemeringkatan perguruan tinggi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemberi peringkat (rank). Kita juga mengenal gelar atau titel perguruan tinggi hari ini yang sedang bersusah payah untuk menjadi perguruan tinggi kelas dunia atau universitas kelas dunia (World Class University – WCU).

Pemerintah secara aktif memacu perguruan tinggi untuk berkompetisi dengan melakukan pemeringkatan perguruan tinggi terbaik setiap tahunnya. Berikut adalah peringkat perguruan tinggi terbaik tahun 2018 yang digolongkan sebagai klaster pertama:

  1. Institut Teknologi Bandung
  2. Universitas Gadjah Mada
  3. Institut Pertanian Bogor
  4. Universitas Indonesia
  5. Universitas Diponegoro
  6. Institut Teknologi Sepuluh Nopember
  7. Universitas Airlangga
  8. Universitas Hasanuddin
  9. Universitas Padjajaran
  10. Universitas Andalas
  11. Universitas Negeri Yogyakarta
  12. Universitas Brawijaya
  13. Universitas Pendidikan Indonesia
  14. Universitas Negeri Malang.[3]

Pada tahun 2015, Kemenristekdikti merilis dokumen berjudul Menjadikan Perguruan Tinggi Indonesia Kelas Dunia. Isi dokumennya telah tercermin dari judul bukunya yang ambisius. Kemenristekdikti telah menetapkan kebijakan-kebijakan untuk menjadikan perguruan tinggi di Indonesia menjadi kelas dunia, antara lain:

  1. Peningkatan reputasi perguruan tinggi Indonesia menuju WCU tersedia dalam empat skema. Program yang dibuat ditujukan untuk lima perguruan tinggi yang memiliki potensi masuk 500 besar dunia versi QS (Quacquarelly Symonds);
  2. Pemberian hibah dana untuk program peningkatan perguruan tinggi berkelas dunia;
  3. Pembuatan klasterisasi perguruan tinggi.[4]

Adapun kebijakan dari Kemristekdikti untuk peningkatan reputasi perguruan tinggi Indonesia menuju WCU tersedia dalam empat skema, yakni:

  1. Menghadiri workshop dari konferensi internasional yang diadakan oleh QS World University Ranking, Times Higher Education (THE), dan Shanghai Jiao Tong Ranking (SJT);
  2. Melakukan sosialisasi dan workshop tentang “World University Ranking” di lima perguruan tinggi Indonesia yang berpotensi masuk peringkat 500 besar dunia versi QS World University Ranking;
  3. Mengumpulkan, mengevaluasi, dan mempresentasikan data via situs lima perguruan tinggi Indonesia yang berpotensi masuk peringkat 500 besar dunia versi QS World University Ranking;
  4. Memonitoring dan mengevaluasi lima perguruan tinggi Indonesia yang berpotensi masuk peringkat 500 besar.[5]

Indikator utama yang digunakan untuk mengukur keberhasilan peningkatan reputasi perguruan tinggi meliputi beberapa aspek:

  1. Academic Reputation (keaktifan menjadi anggota dalam asosiasi tuan rumah kegiatan internasional, penelitian kolaborasi internasional, dan lain-lain);
  2. Employer Reputation (jumlah lulusan yang bekerja di multinational enterprise, posisi penting lulusan di dunia internasional, dan lain-lain);
  3. Research and Publication (jumlah publikasi internasional yang memiliki reputasi, jumlah HKI, jumlah jurnal terindeks Scopus, jumlah sitasi tiap dosen, dan lain-lain);
  4. Internationalization (jumlah dosen asing, mahasiswa asing regular, mahasiswa inbound, mahasiswa outbound, dan lain-lain).[6]

Indikator-indikator di atas tidak terlepas dari pengaruh lembaga-lembaga pemberi peringkat seperti Quacquarelly Symonds World University Rankings (QS), Times Higher Education (THE), dan Shanghai Jiao Tong Ranking (SJT) yang juga menetapkan indikator-indikator serupa untuk memberi peringkat suatu perguruan tinggi.

QS adalah perusahaan yang berpusat di London, yang bergerak di bidang konsultasi pendidikan, survey, pemeringkatan universitas, dan dikenal atas publikasi rutinnya bernama QS World University Rankings. QS didirikan pada 1990 oleh Nunzio Quacquarelli. QS menggunakan 5 (lima) kriteria, yakni (1) academic peer review atau analisis dari komunitas elit akademik (bobotnya 40 persen). QS bertanya pada para akademisi lintas negara mengenai universitas terbaik dalam bidang yang mereka kuasai; (2) recruiter review, hampir sama dengan academic peer review, hanya saja statusnya tidak tetap (bobotnya 10 persen); (3) faculty student ratio yang melihat kualitas perkuliahan (bobotnya 20 persen); (4) citation per faculty atau publikasi ilmiah per fakultas yang dikutip dalam skala internasional (bobotnya 20 persen); (5) international orientation atau orientasi internasional yang dilihat di persentasi mahasiswa internasional dan staf internasional, masing-masing bobotnya 5 persen (bobotnya 10 persen).[7]

Adapun THE adalah majalah mingguan yang berbasis di London. Tadinya THE adalah koran yang terbit sejak 1971-2008 bernama Times Higher Education Supplement (THES), dan berafilisasi dengan koran The Times. Pada tahun 2005, THE masih menerbitkan publikasi pertamanya bersama QS, yang bernama THE-QS World University Rankings. Namun pada 2009, THE dan QS berpisah. Kemudian THE pun bergabung ke korporasi media Thompson Reuters. Times Higher Education (THE) menyusun peringkat pada 200 universitas. Penilaian keseluruhan dihitung untuk setiap universitas menggunakan 13 indikator yang dapat diklasifikasikan dalam lima kategori:

  1. Pendapatan – inovasi bidang industri: pendapatan dari penelitian lembaga dibagi anggota staf pengajar (2,5 persen dari perhitungan akhir);
  2. Pengajaran – lingkungan belajar (lima indikator terpisah): hasil dari survey reputasi metode pengajaran (15 persen); rasio doktor dibandingkan dengan sarjana yang dihasilkan dari suatu lembaga (2,5 persen); jumlah doktor dibandingkan dengan jumlah keseluruhan staf pengajar (6 persen): dan pendapatan kelembagaan dibandingkan dengan jumlah staf pengajar (2,25 persen).
  3. Pengutipan-pengaruh penelitian – kutipan: berapa kali hasil publikasi universitas dikutip oleh akademisi (32,5 persen).
  4. Penelitian – volume, pendapatan dan reputasi: hasil dari survei reputasi (19,5 persen); pendapatan dari penelitian universitas dibandingkan dengan jumlah staf pengajar dan disesuaikan dengan keseimbangan daya beli (5,25 persen); jumlah makalah yang dipublikasikan di jurnal akademis yang diindeks oleh Thomson Reuters per staf pengajar (4,5 persen); dan pendapatan dari penelitian masyarakat dibandingkan dengan pendapatan penelitian di sebuah lembaga (0,75 persen).
  5. Panduan internasional – staf pengajar dan mahasiswa: rasio staf pengajar internasional dibandingkan staf domestic (3 persen); dan rasio mahasiswa internasional dibandingkan dengan mahasiswa domestik (2 persen).[8]

Yang ketiga adalah pemeringkatan yang dibuat oleh Universitas Shanghai Jiao Tong (SJTU) yang dipublikasikan dengan nama Academic Ranking of World Universities (ARWU). ARWU mengunakan indikator-indikator sebagai berikut:

  1. Kualitas pendidikan: alumni dari sebuah lembaga pernah memperoleh penghargaan Nobel Prizes atau Fields Medals (10 persen);
  2. Kualitas pengajar: (a) pengajar lembaga pernah memenangkan Nobel Prizes dan Fields Medals (20 persen) dan (b) peneliti yang sangat sering dikutip pada 21 kategori subjek yang luas (20 persen);
  3. Hasil penelitian: (a) makalah yang pernah diterbitkan di Nature and Science (20 persen); dan (b) makalah yang didaftar di Indeks Kutipan Ilmu Pengetahuan-lanjutan (Science Citation Index-expanded) dan Indeks Kutipan Ilmu Sosial (Social Science Citation Index) (20 persen);
  4. Kinerja per kapita: penampilan akademis per kapita dalam satu lembaga (10 persen) didefinisikan sebagai bobot nilai dari lima indikator lainnya dibagi jumlah tenaga pengajar penuh waktu).[9]

Di Indonesia, hampir semua perguruan tinggi berlomba-lomba untuk meraih puncak kasta yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemberi peringkat. Semua ingin masuk jajaran kampus kelas dunia. Lembaga-lembaga pemberi peringkat ini, yang padahal adalah perusahaan swasta (QS dan THE) dan bahkan sama-sama universitas (SJTU) berhasil mendikte perguruan tinggi di Indonesia untuk mengikuti standar mereka. Edi Subkhan dalam bukunya Pendidikan Kritis menyatakan bahwa dengan diakuinya suatu perguruan tinggi oleh lembaga-lembaga itu, maka suatu perguruan tinggi akan mendapatkan popularitas, prestise, dan kebanggan. Dua hal itu adalah modal kampus untuk dapat menarik minat calon mahasiswa, investasi, lembaga donor, dan lainnya masuk kampus.[10]

Kemristekdikti pun menargetkan bahwa pada 2024 harus ada 11 (sebelas) perguruan tinggi yang masuk ke dalam peringkat 500 dunia. Pada 2019, lima PTN yang harus sudah masuk pada peringkat 500 dunia, diantaranya adalah UGM, Unair, dan IPB. Sementara untuk UI dan ITB, Kemristekdikti menargetkan peringkat keduanya harus masuk ke peringkat melebihi peringkat yang ada sekarang. Sementara pada perjalanan menuju tahun 2024, enam PTN yang sudah harus masuk menjadi peringkat 500 dunia antara lain adalah Unpad, Undip, UNS, UB, ITS, dan Unhas.[11] Agar dapat merealisasi target di atas, pada tahun 2015-2019 Kemenristekdikti juga memberikan hibah dana untuk program peningkatan perguruan tinggi berkelas dunia kepada UI sebesar 7,5 miliar rupiah dan ITB sebesar Rp 7,5 miliar rupiah. Selanjutnya UGM pada 2016 sebesar 10 miliar rupiah, IPB pada 2018 sebesar 5 miliar rupah, dan Unair pada 2019 sebesar 5 miliar rupiah.[12]

Kemristekdikti kemudian menjelaskan tentang langkah-langkah yang dilakukan bagi perguruan tinggi yang mau menuju perguruan tinggi kelas dunia:

  1. Memenuhi UU Pendidikan Tinggi dan memenuhi standar minimal pemerintah dalam menjalankan perguruan tinggi, setidaknya Standar Nasional Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 dijadikan landasaan paling dasar;
  2. Membentuk tim yang menguasai bahasa Inggris untuk bertugas menerjemahkan hasil karya hasil penelitian ke dalam bahasa Inggris sehingga dengan jalan itu para peneliti yang kurang kemampuan bahasa Inggrisnya dapat terbantu;
  3. Memperbanyak mahasiswa asing yang belajar di perguruan tinggi;
  4. Pembenahan infrastruktur, seperti fasilitas laboratorium dan fasilitas penunjang kegiatan pembelajaran dan penelitian lainnya merupakan suatu keharusan yang harus segera diatasi;
  5. Pacu akreditasi program studi dan institusi untuk mendapatkan nilai sangat baik “A” dan mengikuti akreditasi internasional;
  6. Membuat alokasi anggaran dan mencari sumber-sumber pendapatan tamabahan untuk pembiayaan dan inovasi.[13]

Keenam poin di atas merupakan kunci yang menjelaskan problem yang sedang kita bahas, yakni bagaimana hubungan antara tarif uang kuliah yang semakin mahal, keharusan untuk menggenjot pembangunan, dan persaingan antar perguruan tinggi. Apa yang disampaikan Darmaningtyas, dkk sekiranya menjadi tepat untuk menggambarkan skema ini:

“Pemeringkatan perguruan tinggi dan beberapa indeks tersebut bagi perguruan tinggi tidak sekadar modal pencitraan untuk menarik mahasiswa yang terbuai citra saja, bahkan mereka sendiri pada akhirnya tidak dapat keluar dari jebakan permainan citra tersebut, yakni dengan terus berusaha memperbaiki citra yang terlihat dari simbol-simbol teknologi terkini, kemewahan fasilitas perkuliahan, kemudahan akses transportasi, transaksi keuangan, dan lainnya. Bukan peningkatan pada substansi pendidikan dan keilmuan. Pada banyak perguruan tinggi, peringkat-peringkat tersebut menjadi obsesi dan dikejar terus tiap tahun dengan gelontoran dana yang cukup besar justru untuk hal-hal yang sepele. Di sisi lain, semakin tinggi peringkat yang didapat sebuah perguruan tinggi, maka semakin tinggi pula biaya yang dibutuhkan untuk melanggengkan peringkat, dan otomatis biaya perkualiahan mahasiswa naik untuk ikut menyokong obsesi kampus mempertahankan peringkat tersebut.”[14]

Skema Liberalisasi Pendidikan[LH1]  Tinggi[LH2] 

Liberalisasi pendidikan tinggi bukanlah gejala yang muncul tanpa skema, atau dengan kata lain bukanlah sebuah reaksi spontan perguruan-perguruan tinggi di Indonesia. Liberalisasi pendidikan tinggi hadir di Indonesia melalui tahapan-tahapan tertentu. Privatisasi, komersialisasi, dan persaingan antar pendidikan tinggi bukanlah sebuah gejala yang berdiri sendiri. Berikut ini saya akan menjelaskan bagaimana skema liberalisasi pendidikan tinggi bekerja di Indonesia.

Pertama, skema ini diciptakan oleh lembaga-lembaga yang menjadi pilar neoliberalisme yaitu IMF, Bank Dunia, dan WTO dengan peranannya masing-masing. WTO berperan untuk mengubah konsepsi pendidikan yang tadinya barang publik (hak warga negara) menjadi barang privat berupa jasa yang diliberalisasikan. IMF berperan untuk mendorong negara agar menerapkan politik pengetatan anggaran (austerity) terutama mengurangi subsidi publik termasuk anggaran untuk pendidikan. Sedangkan Bank Dunia berperan untuk mendanai proyek-proyek bagi pemerintah dan perguruan tinggi untuk menjalankan skema liberalisasi seperti lahirnya sistem akreditasi, UU BHP, dan UU Dikti.

Kedua, iklim persaingan diciptakan agar perguruan tinggi berlomba-lomba memperebutkan puncak peringkat, gelar kampus terbaik, gelar kampus kelas dunia, dan memperoleh akreditasi yang tinggi. Lembaga-lembaga pemberi peringkat dan termasuk pemerintah menetapkan indikator-indikator bagi perguruan tinggi untuk memperoleh peringkat, gelar, dan akreditasi itu. Secara umum indikator-indikator yang ditetapkan memiliki kesamaan seperti jumlah riset yang terpublikasi internasional, jumlah sitasi, jumlah mahasiswa asing, keaktifan dalam kegiatan-kegiatan internasional, dsb. Hampir semua indikator diukur secara kuantitatif. Untuk bisa menunjang indikator-indikator itu, perguruan tinggi mau tidak mau menyediakan segala sarana dan prasarana penunjangnya seperti laboratorium, perpustakaan digital, dsb. Jika tidak ada, maka diadakan. Jika sudah ada, maka dikembangkan. Oleh karena itu, perguruan tinggi senantiasa mengadakan pembangunan. Semakin sengit persaingan antar perguruan tinggi, maka semakin gencar pembangunan suatu kampus.

Ketiga, pembangunan yang masif membutuhkan banyak biaya. Untuk memenuhinya, perguruan tinggi mencari sumber dana dari mana pun. Karena tidak cukup jika hanya mengandalkan kucuran dana dari pemerintah, maka perguruan tinggi mengadakan berbagai skema kerja sama dengan perusahaan, hingga memungut dana yang besar dari mahasiswanya sendiri. Sejauh ini perguruan tinggi masih mengandalkan pemasukan terbesar dari mahasiswanya.

Keempat, agar bisa leluasa dalam meraup dana, maka kampus diberikan otonomi pengelolaan keuangan. Dari semua status perguruan tinggi, bentuk PTNBH adalah yang paling ideal dari segi otonomi. Sebabnya, dana yang diperoleh PTNBH tidak dianggap sebagai Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sehingga tidak perlu disetorkan ke kas negara (dalam hal ini pemerintah pusat). Otonomi yang dimiliki PTNBH pun begitu luas karena dapat mendirikan berbagai badan usaha tanpa perlu persetujuan dan Kementerian Keuangan, dan mengadakan berbagai macam pungutan dari mahasiswanya. Di sisi lain, PTNBH juga bisa mendapatkan kucuran dana dari APBN dalam bentuk Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (BPPTNBH). Bandingkan misalnya dengan BLU dan Satker yang otonominya serba terbatas, dan segala pemasukannya yang digolongkan sebagai PNBP. Sedangkan PTS-pun sekalipun otonominya besar, namun tidak mendapat kucuran dana dari APBN seperti halnya PTN. Inilah kenapa berbagai perguruan tinggi yang saat ini masih berstatus Satker sedang menyiapkan diri menjadi BLU, begitupun BLU yang juga berambisi menjadi PTNBH.

Kelima, dana yang terkumpul oleh perguruan tinggi diprioritaskan untuk pembangunan (baik itu fisik maupun non-fisik). Pembangunan ditujukan untuk menunjang pencapaian indikator perolehan peringkat, akreditasi, hingga gelar. Pencapaian indikator-indikator itu akan meningkatkan reputasi suatu perguruan tinggi. Reputasi ini akan berguna untuk menarik minat calon mahasiswa, investasi, lembaga donor, dan lainnya. Semakin baik reputasinya, semakin banyak yang berminat. Hukum pasar pun berlaku di sini. Banyak permintaan, akan tetapi ketersediaan terbatas. Para calon mahasiswa saling memperebutkan kursi. Perguruan tinggi yang meningkat posisi tawarnya, menjadi percaya diri untuk menaikkan tarif uang kuliah entah dengan menaikkan UKT maupun meninggikan Uang Pangkal. Dana yang terkumpul menjadi semakin banyak. Pembangunan menjadi semakin gencar. Reputasi semakin melangit. Reputasi itu digunakan untuk menaikkan posisi tawar di pasar, lalu untuk menaikkan tarif uang kuliah, lalu pembangunan lagi, menaikkan reputasi lagi, dan seterusnya.

Skema liberalisasi pendidikan tinggi inilah alasan kenapa andaipun ada pimpinan perguruan tinggi yang baik sebagai pribadi, namun ia takkan bisa berbuat banyak untuk menekan tarif uang kuliah. Barang siapa tidak mengikuti skema ini, maka ia akan tertinggal. Untuk mempertahankan skema ini, bahkan pimpinan perguruan tinggi pun bisa sampai menunjukkan wajah fasisnya. Dalam banyak kasus, aktivis mahasiswa yang hendak mendesak/menuntut adanya suatu perubahan kebijakan perguruan tinggi yang tidak adil (misal uang kuliah), justru dibalas oleh pimpinan perguruan tinggi dengan represifitas, skors, dan drop out. Di Unnes misalnya, ada aktivis mahasiswa bernama Julio Harianja yang pada tahun 2018 dikenakan skors oleh rektornya karena sebelumnya aktif mengorganisir massa dan memprotes atas kebijakan Uang Pangkal. Di Universitas Islam Makassar (UIM), pada tahun 2017 tiga mahasiswa mempertanyakan status rektornya yang menjabat tiga periode, yang kemudian berujung pada sanksi drop out. Masih pada tahun 2017, sebanyak 22 mahasiswa Universitas Proklamasi ’45 dikenakan sanksi drop out hanya karena melakukan aksi menuntut transparansi.

Skema liberalisasi pendidikan tinggi ini pun menimbulkan dampak-dampak yang merusak kualitas pendidikan tinggi di Indonesia. Hal ini bahkan disampaikan oleh Bank Dunia dalam The Road to Academic Excellence:

“Tekanan perlunya privatisasi terhadap universitas milik pemerintah sebagai akibat dari berkurangnya anggaran pemerintah melanda hampir semua tempat. Tren ini merupakan faktor utama yang merusak universitas riset dikarenakan lembaga-lembaga ini umumnya berkecimpung dalam kegiatan yang bermanfaat untuk masyarakat seperti penelitian dasar dan para mahasiswanya mendapatkan pengajaran dari berbagai disiplin ilmu. Jika universitas riset dipaksa untuk melihat pasar dalam membayar gaji para pengajarnya dan berbagai biaya lainnya, maka kebijakan ini merupakan potensi sebenarnya yang akan merusak kualitas dan fokus penelitian, sehingga akan mengalihkan mereka dari tujuan inti sebelumnya.[15]

Orientasi perguruan tinggi sebagai pengemban Tri Dharma dan amanat “mencerdaskan kehidupan bangsa” menjadi teralihkan dengan orientasi pasar. Melalui skema Uang Pangkal misalnya, praktek jual beli kursi dibangkitkan kembali sehingga orang-orang miskin tersingkir dengan sendirinya oleh orang-orang yang sanggup menebus jatah kursi. Di saat kampus-kampus besar sedang diguyur uang untuk pembangunan, di saat yang sama tingkat literasi masyarakat Indonesia masih sangat rendah. Akademisi-akademisi dibayar oleh perusahaan untuk melegitimasi proyek-proyek yang merampas ruang hidup rakyat dan bahkan merusak lingkungan, dengan otoritas pengetahuan yang dipegangnya.

Liberalisasi pendidikan tinggi menjadikan perguruan tinggi seperti restoran cepat saji yang bisa disebut juga McDonaldisasi Pendidikan Tinggi. McDonaldisasi pendidikan tinggi telah menciptakan sangkar besinya sendiri, yaitu pertumbuhan, kuantifikasi, dan keharusan memproduksi sebanyak-banyaknya. McDonaldisasi pendidikan pada awalnya bermula dari sesuatu yang rasional, yaitu otonomi kampus, namun berakhir dengan irasionalitas, seperti dehumanisasi dan penurunan kualitas pendidikan tinggi.[16]

Daftar Pustaka

Ahmad, Panji Mulkillah, 2019, Kuliah Kok Mahal? Pengantar Kritis Memahami Privatisasi, Komersialisasi, dan Liberalisasi Pendidikan Tinggi (Edisi Revisi), Yogyakarta: Best Line Press.

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, 2015, Menjadikan Perguruan Tinggi Indonesia Kelas Dunia, Jakarta.

Subkhan, Edi, 2016, Pendidikan Kritis, Kritik atas Praksis Neoliberalisasi dan Standardisasi Pendidikan, Yogyakarta: Arruz Media.

The World Bank, 2012, The Road to Academic Excellence: Pendirian Universitas Riset Kelas Dunia, Jakarta: Salemba Humanika.

Darmaningtyas, Edi Subkhan, dan Fahmi Panimbang, 2014, Melawan Liberalisasi Pendidikan, Malang: Madani.

Nugroho, Herum dkk, 2002, McDonaldisasi Pendidikan Tinggi, Yogyakarta: Kanisius.


[1] https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/07/10/berapa-rerata-biaya-kuliah-di-indonesia

[2] https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190206161843-532-366859/rata-rata-pendapatan-orang-indonesia-rp56-juta-per-tahun

[3] https://ristekdikti.go.id/kabar/kemenristekdikti-umumkan-peringkat-100-besar-perguruan-tinggi-indonesia-non-vokasi-tahun-2018/

[4] Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Menjadikan Perguruan Tinggi Indonesia Kelas Dunia, Jakarta, 2015, hlm 14.

[5] Ibid., hlm 51.

[6] Ibid., hlm 18.

[7] Lihat Methodology: Simple Overview, 2010. Sebagaimana disadur dari Edi Subkhan, Pendidikan Kritis, Kritik atas Praksis Neoliberalisasi dan Standardisasi Pendidikan, Arruz Media, Yogyakarta, 2016, hlm 236.

[8] The World Bank, The Road to Academic Excellence: Pendirian Universitas Riset Kelas Dunia, Salemba Humanika, Jakarta, 2012, hlm 7.

[9] Ibid., hlm 6.

[10] Edi Subkhan, Pendidikan Kritis, Kritik atas Praksis Neoliberalisasi dan Standardisasi Pendidikan, Arruz Media, Yogyakarta, 2016, hlm 247.

[11] Ibid, hlm 49.

[12] Ibid., hlm 18.

[13] Ibid., hlm 55.

[14] Darmaningtyas, Edi Subkhan, dan Fahmi Panimbang, Melawan Liberalisasi Pendidikan, Madani, Malang, 2014, hal. 105.

[15] The World Bank, Op.Cit., hlm 26.

[16] Heru Nugroho, dkk, McDonaldisasi Pendidikan Tinggi, Kanisius, Yogyakarta, 2002, hlm 17


 [LH1]

 [LH2]Jadi 2 tulisan dipotong bagian ini atau tetap satu tulisan aja.



[1] Editor Jurnal Radikal

Ingin Tulisanmu Dimuat?

Kirim saja ke Socialmovement.institute@gmail.com

Bagikan tulisan ini

Kepada Wiji Thukul, Sehimpun Puisi - Janeska Mahardika