Andai Soeharto Bangkit Lagi

“…Bahwa orang Indonesia di zaman Soeharto punya tiga sifat dasar: pintar, jujur, dan pro pemerintah. Tapi tiap-tiap orang Indonesia hanya bisa memiliki dua saja. Jadi kalau dia pintar dan pro pemerintah, dia tidak jujur; kalau dia jujur dan pro pemerintah, dia tidak pintar; dan kalau dia pintar dan jujur , dia pasti ant- pemerintah­” -Arief Budiman

Pertama kali, pasti Prabowo si menantunya yang akan ditemui. Pelukan erat dan jabat tangan akan diberikan padanya. Dua kali kalah mencalonkan jadi orang tertinggi di negeri ini tapi partainya mampu meraih dukungan luar biasa. Sekarang, bahkan tampak merapat dan bisa jadi partainya dapat posisi sebagai menteri. Prabowo makin mahir berpolitik dalam suasana yang tak banyak berubah.

Soeharto yang mengajarinya: konflik itu sesekali perlu untuk menaikkan tawaran dan memastikan posisi. Konflik itu penting untuk membuat rakyat percaya kita berjuang untuknya dan konflik patut dipentaskan untuk memahamkan publik bahwa politik itu taruhannya bisa apa saja. Hanya saja, kalau kepentingan sudah diakomodasi, jabatan sudah diberi, dan uang telah kembali, maka semua konflik bisa dihapus begitu saja.

Politik yang berujung pada perundingan dan bagi posisi. Memang begitulah cara Soeharto sejak dulu bertahan. Memberi hadiah pada mereka yang loyal dan mengganjar hukuman untuk mereka yang menentang. Politik tak dipertahankan berdasar ide, tapi mengukur stabilitas. Apa saja asal stabil itu baik ketimbang kekacauan apalagi oposisi. Karena prioritas Soeharto sama dengan Pak Jokowi.

Kita tingkatkan pertumbuhan ekonomi, kita bangun semua jalanan di negeri ini, dan kita permudah datangnya investasi. Seoharto pasti tersenyum karena resepnya ternyata masih manjur dipakai hingga hari ini. Tiga tiang utama resep Orde Baru: datangkan pemodal dari luar negeri untuk menanam investasi, luaskan pembangunan infrastruktur dengan biaya dari hutang luar negeri, dan tetapkan hukuman untuk mereka yang menentang pembangunan.

Soeharto pasti bangga karena Pancasila akan dipakai untuk senjata. Menangkal semua ide yang dianggap bahaya dan memusnahkan semua pandangan yang berkategori bahaya. Di masa Orde Baru, Pancasila memang manjur untuk menumpas orang yang dituduh PKI maupun orang yang ingin mendirikan negara Islam. Pancasila itu senjata yang berguna kapan saja dan di mana saja.

Sekarang Pancasila dibuat lembaganya. Kini Pancasila dikatakan di mana-mana. Bahkan Pancasila jadi argumen yang idola. Yang omong Khilafah berarti itu mengkhianati Pancasila, yang bicara Syariah itu berarti anti-Pancasila, dan yang mau usut perkara 65 bisa jadi menguji Pancasila. Kita lupa kalau yang korupsi, yang kaya berlebihan, yang merampas tanah rakyat, hingga yang melanggar HAM harusnya dinamai pengkhianat Pancasila.

Soeharto pasti paham bagaimana idenya dikembangkan dengan luar biasa: memukul kelompok mana saja yang disebut sebagai anti-NKRI dan memastikan untuk mengajak kekuatan mana saja jadi pendukungnya. Sejak dulu Soeharto membina persatuan dengan cara memaksa kekuatan apa saja untuk tunduk padanya dan meniadakan sama sekali oposisi yang mengatasnamakan apa saja.

Soeharto pasti gembira karena banyak anak buahnya masih duduk di posisi yang penting. Ada yang dulu ajudannya kini menempati posisi menteri. Bahkan ada yang dulu berposisi sebagai wakil kini jadi penasehat kepala negara. Singkatnya, semua pejabat di Era Orde Baru tak ada yang dihukum, malah duduk sebagai orang yang masih dianggap penting. Tak sia-sia Soeharto dulu merekrut mereka.

Soeharto pasti gembira melihat desa dibangun kembali. Soeharto suka sekali bicara dengan petani sambil menjawab pertanyaan yang muncul dari mereka. Jokowi juga bahkan kadang memberi hadiah sepeda pada orang yang mampu jawab pertanyaannya. Namun tak semua petani dapat kesempatan untuk bicara dan bertanya. Petani yang tanahnya digusur, diubah jadi pabrik, hingga dikapling untuk pembangunan biasanya tak punya kesempatan untuk bicara apalagi bertanya.

Pada soal keadilan dan HAM, Soeharto memang tak ingin mengusut sama sekali. Selalu perkataannya sama: serahkan semua pada mekanisme hukum dan Soeharto tak mau intervensi. Seluruh soal keadilan dipastikan akan diarahkan pada mekanisme hukum yang ada. Maksudnya terang: biarkan pelaku kejahatan diketahui tapi biarkan pula berkeliaran karena hukum tak bisa memberi bukti. Bukti ada tapi tak usah jadi bahan tuntutan.

Soeharto juga bahagia karena kejahatan yang dilakukannya tak ada yang diadili. Korupsi yang dilakukannya tak bisa dibawa ke pengadilan, dan kejahatan HAM yang dirancangnya tak pula dilakukan tuntutan. Hanya Aksi Kamisan saja yang masih membuat ingatan kalau Soeharto pernah menculik hingga memusnahkan anak-anak muda. Itupun hanya aksi yang tak pernah ditanggapi serius hingga saat ini.

Kurasa Soeharto akan mengunjungi istana tempat dirinya berkuasa lama. Tempat saat semua partai politik bersimpuh padanya. Tempat ketika para pengusaha datang dengan gembira dan pulang dengan bahagia. Kontrak untuk menganiaya alam dirakit dengan keputusan investasi dilakukan hampir tiap saat. Soeharto mungkin agak terharu karena kebiasaan itu dilanjutkan kembali.

Soeharto juga bangga karena serdadu dan polisi kini punya kekuasaan luar biasa. Serdadu bisa menjabat di mana-mana, bahkan katanya akan mengajari anak sekolahan pula: tentang nasionalisme, tentang patriotisme, dan bahkan Pancasila. Polisi kini juga jadi aparat yang siaga menangkap siapa saja yang menganggu: yang mengkritik, menghujat, memaki, semua diringkus tegas.

Soeharto tak menyangka jika bedil dan peluru masih digunakan untuk atasi soal keamanan. Bahkan dalam soal sengketa tanah, peluru masih juga bicara. Pasti Soeharto terharu karena begitu setia para muridnya menjalankan ajarannya. Secara nyaris sempurna: korupsi dilakukan di mana-mana dan investasi dipermudah begitu saja. Demokrasi dan keadilan yang dulu jadi musuhnya bisa dilunakkan dan dilemaskan dengan cara yang luar biasa.

Demokrasi malah meluncur jadi praktek jual beli dan keadilan telah dipasung hanya dengan retorika. Soeharto mungkin akan bertepuk tangan kecil melihat bagaimana dunia Orde Baru-nya kini dibangun dengan kolosal: bersatunya politisi untuk membagi-bagi kursi, partai politik meluncur jadi milik keluarga, dan senjata menjaga kelangsungan itu semua. Bangga dirinya melihat anak muda yang dulu melawannya kini merawat tradisi Orde Baru yang dulu dirintisnya.

Soeharto pasti akan berkata ulang. “PIYE, LE, APA BEDANE ZAMAN SAIKI KARO ORDE BARU?”(*)