The East | Taylorholmes.com

Andai Negeri Tanpa Presiden

“Kebenaran adalah semacam kekeliruan, yang tanpanya manusia tidak dapat hidup” -Nietzche

Bayangkan sebuah negara tanpa kepala negara. Ia bukan hanya kehilangan pimpinan, tapi bisa juga arah. Tak hanya negara akan gaduh, tapi setiap yang kuat akan selalu berusaha untuk memimpin. Naluri memimpin itu ada sejak lama dan mendiami siapa pun yang bernama manusia. Mereka selalu ingin berkuasa dan mengendalikan yang berada di luar dirinya.

Tapi apa keuntungan yang kita dapatkan kalau tanpa adanya pemimpin? Kita dipaksa untuk mengatur diri sendiri. Masing-masing dari kita dituntut untuk mengatur kepentingan dirinya, mengelola hubungan dengan yang lain dan bagaimana hidup bersama yang lain. Dipandunya kita bukan oleh aturan, tapi akal sehat. Melalui akal sehat kita diberitahu mana yang logis dan tidak. Akal sehat itulah pemimpin kita.

Diturunkan akal sehat itu dalam perangkat teknologi. Lihatlah HP yang kita miliki. Benda sempurna ini nyaris memenuhi semua kebutuhan kita: saat berhubungan dengan orang lain, ketika mencari alamat, bahkan kalau kita ingin membeli keperluan apa saja. HP menyediakan semua fasilitas itu dan kita dengan rela mematuhi semua aturannya. Malah HP bisa menyatakan siapa diri kita dan apa yang kita inginkan.

Betapa menyenangkan hidup tanpa harus dipimpin oleh orang. Orang kadang kala bisa bertindak diktator dan merasa pintar sendiri. Soeharto dulu merasa paling tahu apa yang diinginkan oleh penduduknya hingga membunuh siapa saja yang menurutnya pantas dibinasakan. Orang -yang diberi kesempatan memimpin- seringkali rakus, tamak, dan memeras kita. Soeharto dikenal memperkaya diri sendiri dan keluarganya.

Kalau tidak ada pemimpin, kita tak akan menyerahkan hak kita kepada yang memimpin. Tak bisa seenaknya kita ditangkap, dihukum, atau dipenjara hanya karena mengkritik pemimpin. Bahkan mungkin peran penjara jadi mati karena tak ada orang yang harus ditangkap, dihukum, dan dikucilkan. Setiap orang berhubungan dengan cara seperlunya, dan kalau itu merugikan cukup antar mereka saja yang menyelesaikan.

Lihat saja pertumbuhan media sosial hari ini. Orang bicara dengan bebas dan diskusi dengan cara leluasa. Apa saja bisa dikomentari dan apa pun dapat ditanggapi. Dirasa kacau balau dan berbahaya pemimpin menetapkan aturan. Orang yang mengatakan berita bohong dihukum, sedang orang yang jadi korbannya tak bisa dilindungi. Jika tak ada aturan, teknologi mampu mengatasi itu dengan mudah: yang bohong dihapus sedang yang benar dilipatgandakan pesannya.

Jika pemimpin tak ada, maka tiap orang secara naluriah bertanggung jawab pada sekitarnya. Kita tak harus menyerahkan semua kebutuhan kita pada orang yang lima tahun sekali dipilih, sulit untuk ketemu, apalagi tahu masalah konkrit yang kita hadapi. Otomatis, berkaitan dengan hubungan serta lingkungan orang akan menunjuk siapa yang bersedia.

Mirip dengan orang menunjuk ketua RT. Urusanya terbatas pada lingkungan itu saja, penanganan masalah hanya di level sekitar, dan urusannya berkait dengan soalnya sendiri. Kalau tiap ketua RT berperan otonom dan punya pengetahuan mengatasi masalah dengan sempurna, maka ‘metodenya’ bisa ditularkan ke mana-mana.

Apa yang dihemat dari tidak adanya pemimpin besar? Gaji dan anggaran tidak habis untuk keperluan yang kita kadang tak tahu penting-tidaknya. Bayangkan, pemilu tak ada, parpol lenyap, dan KPU juga hilang. Media juga tak menyiarkan debat yang kadang membuat penontonya emosi. Bahkan kita tidak lagi mendengar kasus misterius yang sering muncul menjelang Pemilu: pembakaran mobil atau rusuh antar pendukung.

Tapi kalau boleh jujur, siapa yang rugi kalau kita melenyapkan kepala negara? Sudah barang tentu bangunan politik trias politica berantakan. Eksekutif, legislatif, dan yudikatif jadi tak berarti karena memang semua fungsi itu binasa. Tanpa pemimpin, maka negara lenyap sehingga sebuah wilayah sudah tak lagi mengenal batas, identitas, apalagi ideologi.

Kita tak lagi perlu partai politik karena tak ada lagi mandatnya. Rakyat tak perlu diwakili urusannya. Kita tak memerlukan parlemen karena rakyat sudah atasi semua soalnya sendiri. Kita tak memerlukan menteri karena semua urusan diselesaikan di antara rakyat sendiri. Kita hanya membutuhkan akal sehat, kebijaksanaan, dan sedikit kepercayaan diri kalau kita dapat mengatasi. Mungkin juga kesabaran karena prosesnya berat, rumit, dan pasti agak panjang.

Kita menjadi warga bumi bukan warga negara. Kita dapat mendaku kalau negara lain juga tanah air kita. Kita takkan lagi memakai KTP, Paspor, SIM  atau NPWP. Semua kartu yang memenuhi dompet itu dapat dibuang dan kita jadi manusia baru. Individu yang tak diikat oleh kesatuan geografis atau oleh ketundukan pada apa yang dinamakan dengan negara. Kita bebas, mandiri, dan merdeka!

Tapi mungkinkah itu semua terjadi? Jangan bayangkan itu jawaban datang seketika. Kita akan memperoleh jawaban itu kalau kita mulai berani mengandaikan kemungkinan yang terjadi. Kemungkinan hidup tanpa terikat oleh negara, oleh kepala negara, dan oleh semua aturan yang sekarang ini musti kita patuhi. Kita bisa menyiapkan itu semua dengan percaya bahwa itu mungkin jalan hidup baru yang lebih menantang.(*)

Ingin Tulisanmu Dimuat?

Kirim saja ke Socialmovement.institute@gmail.com

Bagikan tulisan ini

Kepada Wiji Thukul, Sehimpun Puisi - Janeska Mahardika