Aksi Kamisan Jogja: Mengutuk Arab Saudi Atas Eksekusi Mati Sepihak Tuti Tursilawati

Komite Aksi Kamisan 1 November 2018

View this post on Instagram

Menanggapi atas eksekusi mati yang diberlakukan pemerintah Arab Saudi kepada pekerja migran asal Majalengka, Tuti Tursilawati, Aksi Kamisan dan Relawan Amnesty Internasional Indonesia Yogyakarta menuntut pemerintah Indonesia untuk memgambil tindakan cepat dan tanggap untuk melayangkan protes kepada pemerintahan Arab Saudi. . Aksi Kamisan dan Relawan Amnesty Internasional Indonesia Yogyakarta menolak penerapan hukuman mati tanpa terkecuali kasus apapun. Hukuman yang tidaj manusiawi, dan merendahkan martabat manusia tersebut jelas melanggar hak untuk hidup yang di jamin Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Konvensi Internasional serta hak Sipil dan Politik. . Pada kesempatan ini juga kami meminta pemerintah Indonesia untuk melakukan moratorium hukuman mati di Indonesia sebagai langkah untuk memudahkan diplomasi Indonesia di luar negeri untuk menyelamatian warga negara Indonesia yang terancam hukuman mati. #aksikamisanjogja #aksikamisan #tutitursilawati #jangandiam #jangandiamlawan

A post shared by Social Movement Institute (@socialmovementinstitute) on Nov 1, 2018 at 3:42am PDT

Menanggapi atas eksekusi mati yang diberlakukan pemerintah Arab Saudi kepada pekerja migran asal majalengka, Tuti Tursilawati, Aksi Kamisan Jogja yang didukung Social Movement Institute dan Relawan Amnesty Internasional Indonesia Yogyakarta menuntut pemerintah Indonesia untuk mengambil tindakan cepat dan tanggap guna melayangkan protes kepada pemerintah Arab Saudi.

Menurut Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid, Arab Saudi telah mencederai diplomasi antara kedua negara yang seharusnya mengedepankan penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia.

Kami menolak penerapan hukuman mati tanpa terkecuali dalam kasus apa pun. Hukuman yang tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia tersebut jelas melanggar hak untuk hidup yang dijamin Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Kovenan Internasional dan Hak-Hak Sipil dan Politik.

Melalui kesempatan ini juga, kami turut meminta pemerintah Indonesia untuk melakukan moratorium hukuman mati di Indonesia sebagai langkah untuk memudahkan diplomasi Indonesia di luar negeri untuk menyelamatkan warga negara Indonesia yang terancam hukuman mati.(*)